Gubernur Banten: Warga Tolak Rapid Test Karena Takut Bayar
Merdeka.com - Warga Serang, Banten sempat menolak menjalani rapid test Covid-19. Mereka memilih meninggalkan rumahnya, setelah mendapatkan informasi akan dilakukan rapid test massal oleh tim kesehatan.
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan warganya menolak bukan karena ketidaktahuan soal pentingnya rapid test Covid-19. Melainkan karena khawatir munculnya beban psikologis.
Beban psikologis yang dimaksud yakni, warga khawatir bila hasil rapid test menunjukkan positif, mereka akan dikarantina sehingga terpisah dari keluarga.
"Jadi lebih kepada psikologis kalau saya diskusikan dengan masyarakat," jelasnya dalam Talk Show Kontroversi Rapid Test yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat (19/6).
Selain itu, warga juga khawatir rapid test membutuhkan ongkos. Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, gelaran rapid test memang berbayar.
Karena itu, warga Banten menolak keras mengikuti imbauan rapid test massal di wilayahnya.
"Ini juga dikhawatirkan masyarakat karena memang ada kepikiran harus bayar, padahal ini kan gratis kita kerjakan untuk masyarakat," jelas Wahidin.
Meski demikian, Wahidin memastikan warga sudah mulai mengikuti imbauan pemerintah daerah Banten. Dia mengaku sudah melakukan pendekatan personal dengan masyarakat, sembari memberikan edukasi pentingnya mengikuti rapid test.
"Alhamdulillah sekarang terus berjalan. Kita sudah beri pemahaman, step by step mereka bisa melakukan rapid test," ujarnya.
Wahidin terus mengimbau masyarakat Banten untuk mematuhi imbauan pemerintah soal rapid test. Masyarakat juga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.
"Saya harapkan hasil rapid test yang dilaksanakan pemerintah ini bisa diterima masyarakat. Ini kan gratis kita kerjakan untuk masyarakat," pungkasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Janji Prabowo-Gibran: Rakyat Bisa Cek Kesehatan Gratis Tiap Tahun
Prabowo-Gibran menjanjikan rakyat pengecekan kesehatan gratis setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi
Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Baca SelengkapnyaCiptakan Peluang Usaha, Ratusan Warga Banyuwangi Ikuti Kursus Gratis Aneka Keterampilan
Pemkab Banyuwangi setiap tahunnya menggelar berbagai program peningkatan kemampuan bisnis.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaGerak Cepat, Pemerintah Bahas Anggaran Makan Siang Gratis Program Prabowo-Gibran Pekan Depan
Airlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis tersebut.
Baca SelengkapnyaBansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu
Bansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.
Baca Selengkapnya