Gubernur Banten: Warga Tolak Rapid Test Karena Takut Bayar

Merdeka.com - Warga Serang, Banten sempat menolak menjalani rapid test Covid-19. Mereka memilih meninggalkan rumahnya, setelah mendapatkan informasi akan dilakukan rapid test massal oleh tim kesehatan.

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan warganya menolak bukan karena ketidaktahuan soal pentingnya rapid test Covid-19. Melainkan karena khawatir munculnya beban psikologis.

Beban psikologis yang dimaksud yakni, warga khawatir bila hasil rapid test menunjukkan positif, mereka akan dikarantina sehingga terpisah dari keluarga.

"Jadi lebih kepada psikologis kalau saya diskusikan dengan masyarakat," jelasnya dalam Talk Show Kontroversi Rapid Test yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat (19/6).

Selain itu, warga juga khawatir rapid test membutuhkan ongkos. Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, gelaran rapid test memang berbayar.

Karena itu, warga Banten menolak keras mengikuti imbauan rapid test massal di wilayahnya.

"Ini juga dikhawatirkan masyarakat karena memang ada kepikiran harus bayar, padahal ini kan gratis kita kerjakan untuk masyarakat," jelas Wahidin.

Meski demikian, Wahidin memastikan warga sudah mulai mengikuti imbauan pemerintah daerah Banten. Dia mengaku sudah melakukan pendekatan personal dengan masyarakat, sembari memberikan edukasi pentingnya mengikuti rapid test.

"Alhamdulillah sekarang terus berjalan. Kita sudah beri pemahaman, step by step mereka bisa melakukan rapid test," ujarnya.

Wahidin terus mengimbau masyarakat Banten untuk mematuhi imbauan pemerintah soal rapid test. Masyarakat juga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.

"Saya harapkan hasil rapid test yang dilaksanakan pemerintah ini bisa diterima masyarakat. Ini kan gratis kita kerjakan untuk masyarakat," pungkasnya.