Gubernur Aceh diminta perpanjang moratorium tambang

Merdeka.com - Puluhan massa Koalisi Peduli Sumber Daya Alam Aceh menggelar aksi di Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (18/10). Pada aksi ini, peserta aksi meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memperpanjang Intruksi Gubernur (Ingub) tentang moratorium tambang yang berkahir 25 Oktober 2017.

Peserta aksi yang beragam komponen, mahasiswa, aktivis anti korupsi dan komponen lainnya selain berorasi juga membentang sejumlah poster dan spanduk. Sementara petugas kepolisian berjaga-jaga di sekitar lokasi aksi untuk menjaga ketertiban lalulintas.

Koordinator Aksi Tajul Ula mengatakan, secara umum pengelolaan pertambangan di Aceh sudah mulai membaik. Sejak diberlakukannya moratorium tambang di Aceh, Izin dari total 138 Usaha Pertambangan (IUP) sebelumnya sekarang hanya tersisa 46 IUP.

"Meskipun sudah ada membaik pengelolaannya, kita melihat masih ada hal-hal yang harus disempurnakan, makanya kita mendesak Gubernur Aceh untuk memperpanjang moratorium tambang di Aceh," kata Tajul Ula usai aksi.

Penting diperjang moratorium tambang di Aceh, sebutnya, masih banyak perusahaan tambang di Aceh belum membayar tunggakan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP). Makanya penting pemerintah Aceh untuk melajutkan moratorium tambang.

"Jumlah tuggakan PNBP bukan sedikit, hitungan kami mencapai Rp 41 miliar," jelasnya.

Alasan lain penting moratorium tambang dilanjutkan melalui Ingub. Qanun Aceh tentang pertambangan telah dicabut dan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Artinya Aceh sekarang kekosongan regulasi pertambangan setelah qanun dibatalkan.

"Untuk meminimalisir kekosongan hukum, maka cara yang paling baik itu melanjutkan moratorium tambang," jelasnya.

Apa lagi, sebutnya, pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah mengusung misi pembangunan Aceh Green (Aceh Hijau). Dengan melanjutkan moratorium tambang, maka itu bisa disebutkan Irwandi telah merealisasikan misinya untuk menyelamatkan alam Aceh secara berkelanjutan.

"Aceh daerah rawan bencana, jadi perlu menata secara konprehensif praktek tambang di Aceh, khususnya wilayah rawan bencana," tutupnya. (mdk/rhm)