Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gotong Royong Menuju Percepatan Herd Immunity Terhadap Covid-19

Gotong Royong Menuju Percepatan Herd Immunity Terhadap Covid-19 Pedagang Pasar Tanah Abang Jalani Vaksinasi Covid-19. ©2021 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Wacana vaksin gotong royong yang mencuat sempat menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang masih bingung dan mempertanyakan.

Apakah dengan metode ini mengarah kepada komersialisasi vaksin dan menjurus ke arah bisnis?

dr. Ede Surya Darmawan, SKM,MDM., Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), mengungkapkan skema yang ada saat ini dinilai kurang cepat untuk bisa mencapai target herd immunity dengan cakupan vaksinasi 181,5 juta penduduk.

"Keinginan masyarakat untuk divaksinasi COVID-19 dan segera lepas dari pandemi ini sangat tinggi. Dengan adanya vaksin gotong royong ini maka bisa mempercepat proses pencapaian cakupan vaksinasi 181,5 juta penduduk,” jelasnya.

Dalam salah satu rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait vaksin gotong royong, disebutkan bahwa penyuntikan vaksin gotong royong tidak dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk vaksinatornya.

“Saat ini, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah jumlahnya ada di kisaran 12-13 ribu termasuk Puskesmas dan rumah sakit,” tuturnya.

Secara perhitungan matematika sederhana, jika jumlah fasilitas yang bisa memproses vaksinasi COVID-19 lebih banyak maka proses vaksinasi akan lebih cepat dan luas cakupannya.

”Sementara itu, penyedia layanan kesehatan swasta ada sekitar 10 ribu. Yang swasta ini bisa dipakai untuk vaksin gotong royong membantu mempercepat proses vaksinasi COVID-19. Bukan untuk komersial tapi memberikan pertolongan kepada bangsa yang sekarang terkena dampak pandemi,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah harus tetap berperan menyediakan vaksin COVID-19.

“Bukan untuk kemudian diperjualbelikan atau komersialisasi karena menurut saya vaksin harusnya tetap gratis karena ini merupakan barang publik untuk mengatasi pandemi. Jika nanti menggunakan vaksin yang di luar merek yang dipakai pemerintah harus tetap sesuai dengan standar keamanan, efikasi, izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari BPOM dan halal,” paparnya.

Pada pelaksanaannya, tambahnya, kalau nantinya ada biaya yang timbul terkait layanan dalam vaksinasi gotong royong saya rasa itu wajar.

“Karena ada biaya beli peralatan dan sumber daya manusia di sana. Hal ini juga perlu untuk diatur oleh pemerintah. Pengawasan jelas harus lebih kuat.” kata Dr. Ede.

Hal ini selaras dengan rekomendasi KPK. Di mana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan bertindak sebagai regulator, baik dalam hal pengadaan, distribusi, dan pelaksanaannya. Kendali data tetap ada di Kemenkes.Dalam menghadapi pandemi penyakit menular prinsipnya harus sampai tuntas.

“Secara global harus tuntas karena jika satu negara bermasalah maka dampaknya akan ke mana-mana. Ujungnya adalah bisa mencapai herd immunity. Semua bisa aman dan seluruh aktivitas akan membaik dengan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan karena itu adalah prinsip dasar baik ketika ada pandemi ataupun tidak,” tegasnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun

Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun

Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
Sejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia

Sejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Ditemukan pada 11 Daerah di Jateng

Kasus Covid-19 Ditemukan pada 11 Daerah di Jateng

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.

Baca Selengkapnya
Risiko Penyakit menurut Golongan Darah, Mana yang Lebih Rentan?

Risiko Penyakit menurut Golongan Darah, Mana yang Lebih Rentan?

Setiap golongan darah memiliki risiko penyakit yang berbeda karena adanya interaksi antara antigen pada sel darah merah dengan sistem kekebalan tubuh.

Baca Selengkapnya
61 Kasus Positif Covid-19 Ditemukan di DIY

61 Kasus Positif Covid-19 Ditemukan di DIY

Lonjakan kasus Covid-19 terjadi di DIY. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY saat ini sudah tercatat 61 kasus positif Covid di provinsi itu.

Baca Selengkapnya
Penyebab Selesma dan Gejalanya yang Perlu Diwaspadai, Kenali Cara Mencegahnya

Penyebab Selesma dan Gejalanya yang Perlu Diwaspadai, Kenali Cara Mencegahnya

Selesma adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, seperti hidung dan tenggorokan.

Baca Selengkapnya