Geruduk KPK, pekerja JICT minta dugaan korupsi RJ Lino diusut

Merdeka.com - Ratusan orang dari Serikat Pekerja Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk melaporkan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II RJ Lino. Dalam aksinya, mereka menuntut KPK untuk mengusut dugaan perpanjangan konsesi JICT yang diserahkan kepada Hutchison Port Holding (HPH).

"Dalam Surat Dewan Komisaris Pelindo II Nomor 68/DK/PI.II/III-2015 tanggal 23 Maret 2015 dinyatakan bahwa harga JICT setara dengan USD 854 juta. Jadi, dengan uang penjualan Hutchison USD 215 juta maka sahamnya hanya 25%, bukan 49% seperti diusulkan Dirut Pelindo lewat konsultannya Deutcsh Bank selama ini. Jika, saham Hutchison dipaksakan 49%, ada kerugian negara sebesar USD 212 juta atau hampir sekitar Rp 3 triliun," kata Ketua Serikat Pekerja JICT, Nova Sofyan Hakim, di depan KPK, Jakarta, Selasa (22/9).

Nova menyebut angka penjualan saham itu sangat rendah jika dibandingkan saat JICT pertama kali diprivatisasi pada tahun 1999 senilai USD 243 juta yang jumlahnya setara dengan keuntungan JICT dalam dua tahun. Menurut dia, saat RJ Lino menjual JICT ada pendapatan Rp 35 triliun yang hilang.

"Alibi Lino soal market yang akan dibawa pergi HPH merupakan pembodohan publik. Kita semua tahu bahwa volume peti kemas ekspor impor ditentukan oleh perdagangan internasional antar Indonesia dengan negara lain, bukan operator asing seperti Hutchison," terangnya.‎

Dia menjelaskan, RJ Lino sudah merencanakan penjualan JICT sejak 27 Juli 2012 melalui surat HK.566/14/2/PI.II-12 kepala CEO Hutchison. Sementara, kontrak baru akan berakhir pada 2019.

"Iklan Perpanjang konsesi JICT tanggal 8-9 Agustus 2014 di beberapa media nasional seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan lain-lain, memberitahukan bahwa perpanjangan konsesi JICT tidak ditender," jelas dia.

Selain itu, Nova juga menyebut jika RJ Lino telah menerima gratifikasi berupa suvenir dengan nilai Rp 50 juta dari Managing Director Hutchison Canning Fok. Gratifikasi itu diterima RJ Lino usai menjalani final ‎meeting perpanjang konsesi JICT di Hongkong pada 25 Juni 2015.

"Toh Lino sudah dapat global bond USD 1,6 miliar untuk bangun proyek-proyeknya, lantas untuk apa JICT sebagai gerbang ekonomi kedaulatan ekonomi nasional dijuak untuk 20 Tahun ke depan?" pungkas Nova.‎