Gerindra: Pimpinan KPK tidak mutlak harus ada jaksa

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat tak mempermasalahkan tim panitia seleksi (pansel) yang tak meloloskan satu pun dari delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki latar belakang jaksa.

Dia pun tak sepakat dengan pendapat apabila KPK tak dipimpin oleh seorang jaksa, maka akan lemah di bidang penuntutan.

"KPK itu kan yang kuat sistemnya. Sistemnya itu KPK memiliki kewenangan menyadap. Jadi dalam tugas penyidikan bisa sekaligus dengan penuntutan. Jadi buat orang jadi tersangka mereka itu sudah mengadakan gelar perkara menyidik sekaligus menuntut. KPK itu udah banyak polisi dan jaksa. Jadi sebenarnya tidak mutlak harus ada jaksa," kata Martin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10).

Politikus Gerindra ini menegaskan yang terpenting untuk menjadi pimpinan lembaga antirasuah yaitu sosok yang memiliki integritas memberantas korupsi bukan dilihat dari sudut pandang latar belakangnya. "Yang nomor satu itu anti korupsi," katanya.

Sementara itu, saat ditanya apakah delapan nama calon pimpinan KPK yang telah dibacakan di rapat paripurna DPR kemarin itu sudah memenuhi ekspektasinya, dia tak mau berkomentar lebih jauh. Namun, dia menyayangkan tim pansel yang tak meloloskan Jimly Asshiddiqie sebagai salah satu dari delapan nama yang lolos seleksi.

"Kalau saya tidak mau komentari itu. Cuma yang jadi tanda tanya saya, kenapa Jimly itu tidak lolos. Berarti delapan nama yang lolos itu punya kelebihan masing-masing. Nanti tinggal DPR yang memilih," ujarnya.