Gerindra nilai polisi tak netral larang acara 2019GantiPresiden di Sumbar

Merdeka.com - Deklarasi #2019GantiPresiden rencananya akan dilaksanakan di Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir September ini. Namun kepolisian setempat berencana tak memberi izin kegiatan tersebut sebagaimana disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal.

Gerindra menilai pernyataan Kapolda Sumbar tersebut mengindikasikan pihak kepolisian tak netral dalam Pilpres 2019. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, Rabu (5/9).

Andre menyayangkan sikap Kapolda Sumbar. Menurutnya deklarasi #2019GantiPresiden di Sumbar dilaksanakan setelah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.

"Ini rencana aksi #2019GantiPresiden yang akan dilakukan di Sumbar belum mengajukan surat pemberitahuan saja sudah dilarang oleh Kapolda, kan aneh. Padahal acaranya direncanakan pada tanggal 28 September dimana saat itu sudah masuk jadwal kampanye," jelasnya kepada merdeka.com.

"Hal ini menunjukkan ada indikasi ketidaknetralan Kapolda Sumbar. Ini tentu sangat mengecewakan kami," sambungnya.

Andre mengatakan wasit Pemilu adalah Bawaslu dan KPU, bukan polisi. Sebagai wasit Pemilu, KPU dan Bawaslu telah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan termasuk kampanye melainkan kebebasan berekspresi.

"Bahkan komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan yang melarang #2019GantiPresiden mencederai demokrasi. Sikap Kapolda Sumbar tentu melukai demokrasi di mana Sumbar merupakan basis pendukung Pak Prabowo, bukan basis pendukung Jokowi," jelasnya.

Pelarangan ini menurutnya dapat menghambat terciptanya Pemilu yang jujur, adil, bersih, dan bermartabat. Apalagi dia menuding ada acara kubu Jokowi yang diperbolehkan.

"Jangan sampai kebebasan berdemokrasi kita kembali terpasung. Apalagi UU Nomor 9 tahun 1998 sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum," tutupnya.