Gerindra minta Jokowi lihat langsung keberadaan buruh China ilegal

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menepis pernyataan pemerintah yang menyebut jumlah puluhan juta tenaga kerja ilegal asal China bermuatan politis. Arief menilai klarifikasi pemerintah hanya upaya membela diri.

Dari data imigrasi, kata dia, jumlah buruh legal China menduduki urutan teratas di Indonesia.

"Jumlahnya jutaan yang masuk ke Indonesia pekerja ilegal China itu bukan politis. Pemerintah hanya ingin mencari pembenaran saja," kata Arief melalui pesan tertulis yang diterima merdeka.com, Selasa (27/12).

Arief mengatakan memang jumlah buruh ilegal China tidak sampai puluhan juta. Akan tetapi, dengan penerapan kebijakan bebas visa, dan kesepakatan investasi dengan China bukan tidak mungkin Indonesia akan dibanjiri buruh asing dari negeri tirai bambu itu.

"Mungkin di akhir jabatan Joko Widodo bisa jadi puluhan juta jumlahnya nanti kalau tidak diambil tindakan oleh Joko Widodo dan Joko Widodo males blusukan ke tempat-tempat di mana ada investasi China di Indonesia," jelasnya.

Presiden Joko Widodo pun diminta untuk blusukan ke sektor-sektor investasi China di Indonesia. Langkah itu diperlukan untuk memastikan laporan keberadaan buruh ilegal China di Tanah air.

"Harusnya cek kebenarannya langsung blusukan ke tempat sektor-sektor investasi China di Indonesia dan lihat sendiri benar enggak ada TKA ilegal China yang kerja di sana, dan coba cek apa benar tenaga kerja di perusahaan China itu pada bisa berbicara bahasa Indonesia," jelas dia.

Keberadaan buruh China, lanjutnya, hanya menimbulkan penyakit sosial dan ekonomi nasional. Serbuan buruh asal China membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat hilang. Pendapatan dari sektor pajak pun berkurang lantaran TKA China dibayar dengan tingkat upah di bawah pendapatan tidak kena pajak.

"Yang pasti TKA China ilegal itu sudah menyebabkan Infeksi Ekonomi dan Sosial secara nasional dan berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan pengangguran terus bertambah. Serta tidak memberikan pemasukan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan TKA," pungkas Arief.