Merdeka.com - Keputusan pemerintah Belanda yang menarik duta besarnya di Indonesia sebagai bentuk protes atas eksekusi hukuman mati salah satu warganya dinilai berlebihan. Belanda seharusnya bisa menghormati sistem hukum di Indonesia.

"Sikap yang diambil pemerintah Belanda dengan menarik duta besar terlalu berlebihan. Mereka seharusnya dapat menghormati sistem hukum kita. Yang dieksekusi mati itu bandar narkoba, bukan penjahat biasa. Dan Indonesia sedang darurat narkoba," tegas Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Edhy Prabowo, Minggu (18/1) melalui siaran pers.

Menurut Edhy, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia memang sesuai dengan sistem hukum positif selama ini. Bahkan, yang dieksekusi mati tak hanya warga negara asing melainkan salah satunya warga negara Indonesia bernama Rani.

"Warga negara kami juga ada yang dieksekusi mati di luar negeri. Kami bisa menghormati sistem hukum negara lain meski kami juga tetap meminta kepada negara tersebut untuk membatalkan hukuman itu. Negara memang perlu berperan dalam hal diplomasi, tetapi pada akhirnya tetap harus menghormati aturan main masing-masing negara," imbuh Edhy.

Edhy justru berharap, ke depan Belanda dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memerangi peredaran narkoba. Pasalnya, kian hari korban tewas akibat penyalahgunaan narkoba semakin banyak. Sehingga, ke depan tidak ada lagi warga negara manapun yang divonis hukuman mati oleh pemerintah Indonesia karena kasus narkoba.

"Menarik dubes atau tidak itu hak mereka (Belanda). Saya berharap ke depan kita semua justru harus bekerja sama memerangi peredaran narkoba. Dan kedua negara harus dapat saling menghormati sistem hukuman yang berlaku," tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sebagaimana diberitakan, pemerintahan Belanda memanggil pulang duta besarnya sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap warganya bernama Ang Kiem Soei. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders menilai, hukuman mati adalah hukuman kejam dan tak manusiawi yang mengabaikan kehormatan dan integritas seorang manusia.

Selain Belanda, langkah serupa juga dilakukan pemerintah Brasil. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati hanya akan membuat hubungan antar negara menjadi tidak baik.