Gerindra desak Jokowi copot Nusron dari BNP2TKI jika fokus urus Ahok
Merdeka.com - Wakil ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono didesak mencopot Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lantaran dianggap mengabaikan tugasnya mengurusi persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Nusron dinilai lebih mengutamakan usuran politik setelah ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pemilihan Gubernur DKI (Pilgub) DKI ketimbang usuran TKI.
"Begini ya keberadaan Nusron sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok sebaiknya dia mengundurkan diri saja. Dan Joko Widodo harus segera memecat Nusron karena dia digaji negara sebagai Kepala BNP2TKI itu untuk ngurus TKI bukan untuk ngurus Pilkada Jakarta," kata Arif saat dihubungi, Jumat (26/8).
Menurut dia, Nusron digaji oleh negara bukan untuk mengurus Pilgub DKI tetapi memperjuangkan TKI. Apabila, fokus Nusron terbagi dua dengan urusan politik, ditakutkan kinerjanya di BNP2TKI menjadi tidak optimal.
"Kalau sudah begini yang ada nanti kinerja BNP2TKI tidak optimal dan yang akan jadi korban adalah para TKI karena Nusron menjadi tidak konsentrasi terhadap pekerjaannya ngurus TKI luar negeri," tegasnya.
Terlebih menurut dia, hingga kini masih banyak permasalahan TKI yang belum terselesaikan. Salah satunya seperti jaminan pelindungan TKI di Arab Saudi dan Malaysia.
"Apalagi masih banyak TKI yang masuk bekerja di luar negeri tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah seperti di Arab Saudi dan Malaysia," sambung Arif.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaKalimat Guntur Soekarno itu justru meluruskan agar relawan tidak perlu jauh-jauh membahas soal pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSaat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaBesar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.
Baca Selengkapnya