Geledah 4 lokasi, KPK usut suap lintas negara jutaan dolar Amerika
Merdeka.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di wilayah Jakarta Selatan, Rabu (18/1) kemarin. Penggeledahan itu merupakan dugaan kasus suap lintas negara yang nilainya diperkirakan mencapai jutaan dolar Amerika.
"Ada indikasi suap lintas negara yang kita tangani. Nilai suapnya cukup signifikan, jutaan dolar Amerika," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/1).
Akan tetapi, Febri Diansyah belum memberikan informasi rinci mengenai penyidikan kasus tersebut. Sebab, dia beralasan saat ini tim masih berjalan.
"Kami belum bisa sampaikan secara rinci karena tim masih bergerak. Rinciannya akan kami sampaikan segera," kata dia.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan beberapa lokasi di Jakarta, Rabu (18/1). Penggeledahan tersebut terkait adanya dugaan indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan petinggi maskapai penerbangan pelat merah.
Dalam proses penggeledahan yang dilakukan sampai Rabu malam lalu, tim KPK mengamankan sejumlah dokumen. "Ini terkait ES," ujar salah satu sumber yang diperoleh merdeka.com, Kamis (19/1).
ES diduga mantan Direktur Utama Maskapai Garuda Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.
Meski belum menjelaskan pasti kasus yang diduga menyeret nama ES, informasi yang dihimpun perkaranya ada keterkaitan dengan M Nazaruddin, mantan bendahara umum Demokrat.
"Yang sudah running perkara NZ (Nazaruddin)," ucapnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAda 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya
Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca SelengkapnyaAda 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnya