Gelar ratas, Jokowi terima laporan MenPU Pera soal proyek Hambalang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) siang ini. Ada dua hal yang akan dibahas, yaitu Laporan Audit Teknis Komplek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dan Laporan Proses Renovasi Gelora Bung Karno Dalam Rangka Persiapan Menghadapi Asian Games 2018.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuldjono mengatakan dalam ratas ini, dirinya akan melaporkan hasil final analisis teknis pembangunan proyek Hambalang.

"Pada hari ini kami ingin melaporkan hasil final pembangunan proyek Hambalang," kata Basuki di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (2/5).

Presiden Jokowi telah mengunjungi mega proyek Hambalang pada Jumat (18/3) lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sangat prihatin melihat kondisi proyek yang mangkrak setelah KPK menemukan tindak pidana korupsi yang membelit elite Partai Demokrat dalam proyek yang bernilai Rp 2,5 Triliun itu.

Dua pekan setelah mengecek lokasi proyek, Presiden Jokowi menggelar ratas membahas kelanjutan nasib mega proyek. Dalam pembukaan, Jokowi meminta terlebih dahulu penjelasan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum memutuskan apakah melanjutkan atau tidak mega proyek yang kini mangkrak itu.

"Ketua BPK dan BPKB tentu saja nanti bisa menyampaikan mengenai hasil audit yang lalu seperti apa. Sehingga apabila nanti memungkinkan kita teruskan itu juga dari sisi hukumnya, nanti Pak Jaksa Agung juga bisa menyampaikan, dari Polri, sehingga apabila nanti diputuskan untuk kita teruskan aspek-aspek teknis dari sisi audit dan juga hukum betul-betul sudah pada posisi yang memang bisa diteruskan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan saat melakukan kunjungan ke Hambalang beberapa waktu lalu merupakan upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan aset negara. Maka dari itu, dia telah memerintahkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk meneliti struktur tanah yang dikabarkan labil itu.

"Proyek Hambalang ini aset negara perlu diselamatkan. Tetapi memang harus hati-hati, karena khususnya secara teknis mengenai stabilitas tanah ini perlu harus dicek ulang," ujarnya.

Ratas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.