Gara-gara kepala dukuh, warga di Yogya ancam golput di Pilpres

Merdeka.com - Warga Padukuhan Depok, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman menolak untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman. Warga juga mengancam tidak akan memilih atau golput saat Pileg maupun Pilpres tahun 2019. Ancaman ini merupakan bentuk protes dari warga terhadap Kepala Dukuh Depok, Haris Zulkarnaen.

Ketua RW 29, Padukuhan Depok, Adi Triyanto (55) mengatakan ancaman tidak ikut pemilu merupakan bagian dari aksi protes warga terhadap kepemimpinan Dukuh Depok, Haris Zulkarnaen. Warga, kata Adi, sepakat untuk meminta agar Kepala Dukuh diganti karena tak sesuai harapan.

"Kami tidak menolak ikut Pilpres. Tapi kami minta (Kepala) Dukuh diganti dulu baru mau ikut Pemilu," ujar Adi saat ditemui di rumahnya, Jumat (27/4).

Adi menjelaskan petugas pantarlih setempat tak bisa melakukan coklit untuk mendata jumlah pemilih dalam pemilu. Hal ini dikarenakan secara mekanisme sebelum coklit petugas pantarlih mesti melakukan sosialisasi dalam pertemuan RT.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hampir di seluruh rumah warga Padukuhan Depok memasang tempelan penolakan terhadap pendataan coklit. Tempelan tersebut berbunyi "Maaf Tidak Menerima Petugas Pantarlih Sebelum Dukuh Diganti".

"Warga protes karena dirasa kepemimpinannya tidak adil. Tak berpihak pada rakyat. (Kepala) Dukuh juga jarang bersosialisasi dengan warga. Dengan warganya sendiri saja banyak yang tidak kenal," tutur Adi.

Sementara itu menurut warga lainnya, Muryanto, menyampaikan alasan protes warga terhadap Kepala Dukuh karena merasa tidak adil dalam penyaluran bantuan sosial. Bahkan, sambung Muryanto, Kepala Dukuh lebih mengutamakan keluarganya dalam pemberian bantuan sosial.

"Ini sudah merupakan kesepakatan bersama warga untuk meminta agar Kepala Dukuh tersebut mundur dan segera diganti sesuai dengan keinginan masyarakat dulu, jadi dukuh kan melalui tes, bukan pemilihan," tuturnya.

Menanggapi protes dari warganya, Kepala Dukuh Depok, Hasan Zulkarnaen mengatakan bahwa penolakan warga hanya dilakukan segelintir orang. Sedangkan terhadap ancaman akan golput dalam pemilu sebagaimana yang diucapkan warganya, Hasan menjabarkan urusan coklit dari KPU, baginya itu sudah merupakan hal yang berbeda.

Urusan coklit itu merupakan kepentingan Pemilu tingkat nasional. Saya juga tak punya kewenangan apa-apa jika nantinya warga memilih golput di Pemilu mendatang. Suara itu kan hak masing-masing warga. Saya akan tetap menjalankan tugas sebagai dukuh," tutup Hasan.

Berdasarkan data kependudukan, Pedukuhan Depok, terdiri dari 6 RT dan 2 RW. Ada sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) dengan 750 orang yang memiliki hak suara dalam Pemilu. Diperkirakan warga yang menolak dicoklit ada 85 persen dari total keseluruhan warga.