Ganjar Video Call dengan WNI Korban Penyekapan di Kamboja: Kondisi Mereka Baik

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memastikan pekerja migran warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan kerja dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja dalam kondisi baik. Di antara para korban, ternyata ada WNI yang berasal dari Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Ganjar setelah melakukan panggilan video secara langsung dengan para korban pada Kamis (28/7) kemarin.

Kabar ini mengemuka setelah aduan seorang warganet dengan akun @angelinahui97 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengenai penyekapan terhadap puluhan WNI di Kamboja.

"Kemarin saya sudah video call dengan mereka, kondisinya baik-baik saja semua, ada satu yang sakit," ujar Ganjar ditemui di kantornya, Semarang, Jumat (29/7).

Dia menyebut, kepastian itu juga didapatkan setelah KBRI di Kamboja berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Ganjar juga meminta KBRI untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang menipu korban.

Tak hanya itu, politikus PDIP ini berharap KBRI datang langsung ke lokasi penyekapan para WNI agar mengetahui pasti kondisi mereka. Dia tak ingin tahu kepastian kondisi korban hanya dari satu pihak, melainkan langsung dari WNI.

"Maka kemarin masih 'nanti akan diproses', saya bilang, tidak. Suruh turun ke lokasi ngecek betul apa yang terjadi. Sambil membuat back up mengamankan mereka," jelas Ganjar.

"Jadi saya mau fair, bahwa mereka tidak (mengalami) kekerasan dengan beberapa orang menyampaikan kan tidak hanya dari Jawa Tengah saja. Saya sampaikan saya mau ngomong langsung," lanjut Ganjar.

Demi mencegah kejadian serupa, Ganjar mengimbau para pekerja yang ingin bekerja di luar negeri untuk mengikuti aturan yang ada. Yaitu dengan mendaftar di agen atau perusahaan resmi dan tidak melalui jalur ilegal.

"Karena beberapa waktu lalu ada kejadian begini juga di sana dan sudah dikembalikan, ditarik lagi. Maka saya minta siapapun yang mau kerja keluar tolong ikuti aturan semuanya sehingga kami bisa pantau," pesan Ganjar.

Kemenlu Fasilitasi Bareskrim Lakukan Penyelidikan

Kasus penyekapan 53 WNI di Kamboja merupakan modus lama penipuan investasi palsu. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyebut, kasus penitipan investasi palsu ini marak terjadi di Kamboja melalui media sosial.

Catatan Kemenlu, tahun 2021 KBRI Pnom Penh memulangkan 119 WNI korban investasi palsu. Pada tahun 2022 kasus penipuan tersebut meningkat hingga Juli 2022, terdapat 291 WNI menjadi korban.

"Pada tahun 2022, kasus serupa justru semakin meningkat di mana hingga Juli 2022, tercatat terdapat 291 WNI menjadi korban. 133 di antaranya sudah berhasil dipulangkan," ujar Teuku dalam keterangannya, Jumat (29/7).

Kementerian Luar Negeri telah memfasilitasi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan di Kamboja.

Informasi yang didapatkan dari WNI yang telah dibebaskan, para perekrut sebagian besar masih berasal dari Indonesia. Kemenlu telah berkoordinasi dengan Bareskrim untuk menindak para pelaku.

"Dari para WNI yang telah dibebaskan, KBRI juga telah memperoleh informasi mengenai para perekrut yang sebagian besar masih berasal dari Indonesia. Informasi tersebut terus disampaikan kepada pihak Bareskrim Polri untuk diselidiki lebih dalam guna penindakan terhadap para perekrut," jelas Teuku.

Awal Mula Penemuan Kasus

Kasus ini mengemuka dari aduan seorang warganet dengan akun @angelinahui97 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengenai penyekapan terhadap 53 WNI di Kamboja.

Melalui unggahan itu, dirinya meminta tolong kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk segera dibantu. Ganjar langsung memerintahkan Disnakertrans Provinsi Jateng untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami langsung menindaklanjuti laporan itu dan mendapat informasi dari WNI atas nama Mohammad Effendy. Dia mewakili 54 WNI yang bekerja di negara Kamboja yang diduga mengalami penipuan penempatan tenaga kerja dan diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng Sakina Rosellasari.

Menurut dia, para WNI di Kamboja itu dijanjikan bekerja sebagai operator, petugas call center, dan bagian keuangan, tetapi di lokasi penempatan tidak sesuai dengan kesepakatan.

"Modus pemberangkatan secara unprosedural dengan menggunakan agensi perseorangan dengan setiap WNI yang berangkat dengan agensi berbeda. Menurut Informasi dari yang bersangkutan bahwa dimungkinkan dalam tiga hari ke depan akan diperdagangkan," ujar dia.