Ganjar Targetkan Seluruh Wilayah di Jawa Tengah Punya Mal Pelayanan Publik
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan seluruh Kabupaten dan kota di wilayahnya memiliki mal pelayanan publik (MPP). Sampai saat ini, sudah ada 21 MPP ditambah dengan mal pelayanan publik milik provinsi.
Hal tersebut Ganjar sampaikan usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wakil Presiden, Senin (5/12).
Saat ini, ada 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya berada di Jawa Tengah. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih belum memiliki MPP.
Berita lengkap mengenai Ganjar Pranowo bisa diakses di Liputan6.com
"Tentu tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita ya yang mesti diselesaikan oleh daerah," ujar Ganjar.
Menurutnya, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan akan semakin baik. Namun, keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.
"Tapi itu nanti nggak cukup, loh. Jangan sampai terjebak hanya bangunannya saja, hanya mengumpulkan saja mall pelayanan publik. Tapi harus memudahkan, menggampangkan orang untuk terlayani. Dan yang kedua harus berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang mesti didigitalkan," paparnya.
Ganjar menargetkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki MPP. "Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen," tandasnya.
Sampai saat ini MPP di Jawa Tengah berada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu MPP Pemprov Jawa Tengah.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin secara khusus menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.
“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres.
Yang kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
“Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tuturnya.
Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.
“Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.
Selanjutnya, Bagi para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.
“Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.
(mdk/ray)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menyebut Provinsi Jawa Tengah merupakan markas besarnya.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan Jawa Tengah harus tetap menjadi kandang PDIP.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyampaikan Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi lumbung suara PDIP di Pilpres 2024 harus dijaga
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar mengatakan, pihaknya memiliki tiga pilar untuk menjaga agar suara di Jawa Tengah tidak direbut pihak lain.
Baca SelengkapnyaUntuk diketahui, ayah Ganjar, S Pamudji adalah seorang polisi berpangkat Letnan Satu.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur Jawa Tengah mengatakan sangat fluktuatif dan bergantung terhadap cuaca.
Baca Selengkapnya“(Mereka) kader individu? Kalau individu boleh kita sebut oknum, itu bisa terjadi dari partai apapun,” kata Ganjar
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut hingga saat ini partai berlambang Banteng belum memutuskan sikapnya.
Baca SelengkapnyaDPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca Selengkapnya