Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanggapi pro dan kontra pelarangan daging anjing di wilayah Solo Raya. Menurutnya, para kepala daerah tidak harus membuat Perda (peraturan daerah), asalkan ada progres minimal pengurangan atau kalau bisa penghapusan.

"Saya hanya minta, karena kemarin ada teman-teman yang protes, jadi kita memikirkan cukup serius. Tidak harus perda sebenarnya, tapi ada satu progres menuju minimal pengurangan, syukur bisa penghapusan," ujar Ganjar seusai menghadiri acara 'Bursa Kerja Inklusi Solo Raya' di Graha Wisata Niaga, Solo, Kamis (5/12).

Ganjar mengingatkan akan tingginya bahaya penyakit rabies yang ditularkan melalui anjing. Ganjar menjelaskan, anjing bukanlah jenis hewan konsumsi manusia, sehingga perlu dikurangi untuk menjual daging hewan tersebut.

Berita terkait Ganjar Pranowo bisa dibaca di Liputan6.com

Ganjar juga menghargai sikap Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang belum bisa menindaklanjuti larangan gubernur itu. Apalagi masih banyak yang perlu dicarikan solusi terkait pekerjaan para penjual daging anjing ke depannya.

"Sebenarnya kalau memang dia ahlinya masak, dagingnya ganti daging kambing saja. Anjingnya ganti kambing apa ayam, apa yang lain. Sehingga mereka tetap bisa bekerja di dunia itu," tandasnya.

Sebelumnya Ganjar meminta pemerintah daerah di wilayah Solo Raya (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen dan Wonogiri) melarang warganya mengkonsumsi daging anjing. Instruksi Ganjar tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari perwakilan Dog Meet Free Indonesia bahwa sebanyak 13.700 ekor anjing dibantai di Solo Raya untuk dikonsumsi dagingnya.

FX Hadi Rudyatmo Masih Cari Solusi

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai perda (peraturan daerah) bukanlah solusi utama untuk menghentikan peredaran daging anjing. Meski bisa saja ia melarang warung-warung yang berjualan sate guguk, namun dia masih belum menemukan solusi yang tepat menangani masalah itu. Ia berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk para pedagang, bila benar ada larangan.

"Mereka ini kan juga punya keluarga, butuh makan, menyekolahkan anak. Jangan sampai nanti justru dengan adanya pelarangan dan sebagainya justru akan menambah beban bagi pemerintah," ujar Rudy di Balai Kota Solo, Rabu (4/12).

Dengan hanya memberikan ganti rugi penutupan warung juga bukan solusi. Langkah tersebut dia nilai hanya sebagai solusi jangka pendek. Sehingga untuk jangka panjangnya juga harus dipikirkan.

"Nyusun itu mudah, tapi sebelum itu, kami harus solusi yang tepat bagi pedagang olahan daging anjing," katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya harus diselesaikan di tingkat hilir atau pedagang. Namun pemasok anjing pun harus diatur. Rudy mengaku akan tetap mengikuti arahan gubernur secara hati-hati. Rudy akan segera berkoordinasi dengan bagian hukum pemkot dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Surakarta.

"Kalau Solo tidak ada yang nyetor (anjing) ya pasti tidak ada yang jual," katanya.

Rudy berjanji akan melakukan pendekatan kepada para pedagang kuliner ekstrem tersebut. Mereka akan diajak berkumpul dalam sebuah forum untuk mencari solusi bersama. Saat ini penataan sedang dilakukan oleh Dinas Peternakan.

"Nanti kita akan koordinasi dengan pedagang, mungkin per kecamatan atau semuanya. Kita undang, kita ajak berpikir bersama, mencari solusi itu penting," tutupnya.