Ganjar: Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Sebatas Ujicoba, Harus Izin

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayahnya harus mengajukan izin dinas terkait. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka semata-mata uji coba agar kontrol bisa dilakukan dengan baik.

"Pertama yang dibolehkan adalah uji coba, dan ketika uji coba itu dilakukan harus dilaporkan kepada kita. Kenapa ini penting? Karena, agar kita bisa melakukan kontrol,” katanya di Semarang, Minggu (22/8).

Dia mengungkapkan persyaratan semacam ini menjadi keharusan dalam situasi pandemi. Sehingga, langkah cepat bisa diambil jika terjadi sesuatu.

"Jadi seandainya terjadi sesuatu, maka kita bisa menyikapi itu dengan cepat. Dan itu sudah ada ketentuannya, bagaimana peralatan, bagaimana cara mengajar, berapa rasio siswa dan sebagainya,” ungkapnya.

Seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah yang ingin melakukan PTM harus melakukan ujicoba terlebih dahulu. Pertimbangan epidemiologis untuk menentukan sekolah mana yang bisa menggelar uji coba PTM juga penting.

"Kalau ada kabupaten/kota ingin melakukan uji coba tatap muka sebaiknya diambil sampel-sampel dulu. Pertimbangkan data epidemologis di area-area sekitar itu adalah area yang relatif aman karena ini anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita salah melangkah kemudian mereka tertular itu yang hindari,” tegasnya.

Terkait adanya SMK yang nekat menggelar PTM di Solo, pihaknya dengan tegas akan menutup jika diketahui tanpa izin, dan tidak lapor dinas terkait.

"Tidak boleh. Apalagi kalau SMK dengan kewenangan kita dan biasanya mereka tidak izin, jangan melakukan dulu kalau tidak kita tutup nanti. Kita minta untuk pulang semuanya," jelasnya.

Aturan pelaksanaan uji coba PTM sudah diketahui banyak pihak. Sebab Jateng sudah pernah melakukannya. Sekolah yang nekat menggelar PTM justru akan membahayakan.

"Tolong sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka lapor dulu ke kita. Seringkali memang mereka nekat tidak lapor merasa dirinya bisa dan sebagainya itu yang bahaya,” ujarnya.

Pihaknya juga menurunkan tim untuk pengecekan bila ada sekolah yang nekat menggelar PTM atas laporan masyarakat. Pada intinya, sekolah yang ingin menggelar PTM harus izin pada dinas terkait.

“Kalau mereka izin, sistem kontrol itu kan akan lebih baik. Nanti kita saling bantu, saling lihat dan seterusnya. Maka, masyarakat kita minta untuk membantu melaporkan. Ketika kemudian nanti ada laporan masyarakat kita akan turunkan tim dengan cepat. Harus izin,” tandasnya.