Ganjar minta pegawai Dishub ungkap mafia pungli jembatan timbang

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pegawai Dishub yang menerima uang saat dirinya melakukan sidak di jembatan timbang di Subah, Batang mau secara transparan membuka mafia pungli ini sampai ke tingkat kepala dinas.

"Mudah-mudahan pelaku yang tertangkap basah mau membuka dan mengaku. Saya baru tanya mulanya ngomong enggak (ngaku). Saya bilang Anda ambil risiko asal jawab ke saya lalu dia ngaku dapat Rp 300-350 ribu per hari, kalau yang itu Rp 200 ribu per hari dan kalau itu Rp 100 ribu pe rhari. Saya menemukan yang ngasih. Cara melemparnya itu sudah yang biasa dilakukan. Ya banditlah inilah," kata Ganjar usai melantik Direktur BPD Jateng dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan di Gedung BPD Jateng Jl. Pemuda Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (29/4) malam.

Ganjar juga berencana menggunakan sistem pengawasan dengan menggunakan CCTV yang tidak kasat mata oleh pegawai Dishubkominfo Jateng maupun kernet dan sopir yang setiap saat datang memberikan pungli di jembatan timbang.

"Pantauannya ya CCTV itu, ya meja itu, harusnya ditilang. Di sebelah bagian sana tidak ada CCTV-nya. Saya tidak menyangka ada beberapa masyarakat yang menghubungi saya untuk menawarkan sistem. Saya nemu sistem, letak CCTV dan laporan langsung bisa saya pantau. Ada tiga orang yang mau membantu 2 orang di antaranya saya tidak kenal. Bayangkan, tidak kenal aja mau bantu," ungkapnya.

Terkait tindak pidana pungli yang akan tetap muncul nanti, Ganjar menyatakan akan bekerjasama dengan Satlantas Polri untuk melakukan pengawasan dan tindakan.

"Selebihnya kita bisa kerja sama dengan Satlantas Polri. Saya kemarin temukan orang bayar terus pergi, kemudian saya tahan, berdasarkan hasil timbangan Rp 10-20 ribu. Ternyata denda Rp 50-60 ribu artinya mereka membayar separuh kurang. Kan tidak masuk negara. Target kita pendapatan daerah Rp 40 miliar. Tetapi kerusakan jalan akibat kelebihan tonase ini untuk memperbaikinya lebih besar dari itu. Mereka sudah didenda tapi masih jalan. Jalan itu rusak. Saya lebih senang daripada didenda turunkan muatan. Setelah ini saya minta dinas bekerjasama dengan kepolisian," paparnya.

Selain menggandeng Polri, Ganjar juga akan menggandeng daerah lain yang mempunyai persoalan terhadap jembatan timbang yang sama. Supaya aturan terkait tonase jembatan timbang ini bisa selaras dan sejalan di daerah yang kerap dilalui truk bertonase tinggi lintas provinsi.

"Saya apresiasi, polisi mendukung, Pak Pangdam juga kemarin kontak saya kalau jadi momentum kita dorong. Saya juga pingin kerjasama NTB, Jatim dan DKI Jakarta dan Yogya juga kalau perlu supaya kebijakan dalam hal ini terintegrasi. Mungkin akan lebih efektif karena beda daerah beda perdanya," pungkas Ganjar. (mdk/bal)