Ganjar janji tarik TNI-Polri dari proyek PLTU Batang

Merdeka.com - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji akan meminta kepada Kapolda Jateng Irjen Pol Dwi Priyatno dan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo untuk menarik pasukan dari proyek PLTU Batang.

Langkah ini ditempuh jika beberapa elemen yang terlibat, baik dari masyarakat, pihak Bhimasena Power Indonesia (PTBPI) serta pihak struktural lainnya mau diajak bermusyawarah duduk bersama terkait megaproyek PLTU Batang senilai Rp 40 triliun.

Juga untuk menghindari bentrokan yang terjadi secara terus menerus antara warga dan pihak keamanan. Apalagi sampai terjadi jatuh korban yang tentunya tidak diinginkan bersama.

"Termasuk kalau ini dikehendaki saya akan bicara pada Kapolda. Saya akan bicara dengan Pangdam. Kalau mereka bisa diajak rembugan tidak pokoknya. Maka akan ini akan menstatus quokan masalah ini. Kalau mereka setuju dengan rembugan tidak pakai pokoknya, maka status quo akan diberlakukan," ujar Ganjar Rabu(4/9) usai menerima perwakilan masa demo sebanyak 16 warga Batang di Lantai 2 Kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Jika beberapa elemen ingin menunjukkan ego dan kepentingan masing-masing, maka dia mempersilakan untuk menempuh jalur hukum saja. "Tapi kalau pengusaha pokoknya, masyarakat pokoknya itu tidak akan pernah ketemu. Sudah pakai jalur hukum saja. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan itu," terangnya.

Metode musyawarah dan duduk bersama ini diterapkan Ganjar supaya tidak menciptakan ketegangan. Jika suasana di Batang selalu tegang dan tidak kondusif akan merugikan seluruh pihak yang terlibat. Baik bagi masyarakat maupun bagi kebutuhan energi ke depan di Jateng. Sebab pada 2017, Jateng mengalami ancaman krisis energi pembangkit tenaga listrik.

"Kalau meja bundar kita ciptakan enak. Yang repot ada ketegangan begitu kesenggol kesetrum. Kesenggol kesetrum. Ada dua kepentingan, satu kepentingan masyarakat; ada faktor lingkungan, tanah dan ekonomi. Di sisi lain 2017 ke depan ada kebutuhan energi. Pertanyaan kita, jika kekurangan impor butuh energi baru. Maka kita akan berpikir impor energi lalu kita bicara soal lahan? Pertanyaannya kita apakah boleh kita gunakan energi lain?"

Jika kita tidak peduli dengan permasalahan ini, dia melanjutkan, maka ancaman fatal krisis energi 2017 akan benar-benar terjadi.

"Kalau kita, luweh-luweh beberapa tidak disetujui, saya yakin 2017 listrik padam. Saya minta media membuat analisis media prospek ke depan kebutuhan energi ke depan. Tapi kalau tidak bicara ke depan today is today, kita tidak bicara ledakan penduduk, besok meledak kita akan perang. Kita tidak proyeksikan infrastruktur untuk transportasi masal besok akan meledak. Saya buka ruang untuk diskusi, kita terima semua. Kita sama-sama," terangnya. (mdk/mtf)