Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman beralkohol (minol) yang diusulkan Partai Gerindra, PPP, dan PKS. Menurut para pengusul, larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama, pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menilai, regulasi tersebut bisa berdampak pada sektor pariwisata di Kota Solo. Selama ini, lanjut dia, minuman beralkohol hanya disediakan di tempat-tempat tertentu, seperti hotel berbintang, kafe dan bar. Menurutnya, banyak wisatawan yang biasa mencari minuman beralkohol.

"Kalau jadi, dampaknya kepada yang mau ke hotel, wisatawan yang butuh minuman alkohol. Saya yakin akan berpengaruh ke kunjungan wisata," ujar Rudy, Jumat (13/11).

Kendati demikian, dia mengaku siap menurunkan regulasi tersebut jika sudah disahkan menjadi UU. Namun ia masih akan melihat terlebih dahulu isi RUU tersebut.

"RUU ini kan masih dibahas di DPR. Kita lihat dulu. Tapi kita siap menurunkan menjadi Perda jika sudah disahkan menjadi UU," katanya.

Politikus PDIP itu menyampsikan, selama ini, Kota Solo belum memiliki perda terkait minuman beralkohol. Menurutnya ada kendala terkait masalah istilah pengaturan atau pelarangan.

"Kita memang belum punya. Perda sebelumnya itu ada tarik ulur antara pelarangan dan pengaturan. Kalau UU nanti mengatur ya perda kita mengatur, bukan melarang. Tapi kalau UU melarang, ya akan kita ikuti," terangnya.

Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, membenarkan perda tentang minuman beralkohol selama ini masih menjadi pro dan kontra. Bahkan pembahasan di DPRD Solo terhenti selama bertahun-tahun.

“Kalau dampaknya, saya belum bisa memperkirakan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sambil menunggu RUU disahkan,” tutup Budi.