Merdeka.com - Advokat Fredrich Yunadi mengatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kantornya itu adalah hal yang wajar. Karena penggeledahan itu berdasarkan dengan membawa surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya rasa tindakan hukum yang dilakukan masih dalam batas yang wajar karena mereka membawa izin surat penggeledahan dari pengadilan, oleh karena itu mereka semuanya sudah sesuai dengan pada hukum yang berlaku, ya oleh teman-teman anak buah saya di persilahkan melakukan penggeledahan, silakan saja, karena kita tidak ada rahasia apapun kok jadi kita tidak takut dilakukan penggeledahan silahkan," kata Fredrich di kantornya usai digeledah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Mantan pengacara Setya Novanto ini mengungkapkan penggeledahan itu bukan hanya membawa dokumen terkait dengan dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan KPK. Tapi juga membawa surat kuasa Setya Novanto kepada dirinya.

"Dalam penggeledahan tersebut memang diambil seperti surat kuasa Pak SN kepada saya, karena pak SN surat kuasanya kepada kantor saya bukan cuma satu kan ada 7 surat kuasanya, dimana itu kan berbeda khususnya," ungkapnya.

"Memang dalam hal ini keberatan sebenarnya dia bisa ngambil itu adalah tuduhannya kepada saya kan saya dituduh pasal 21 dalam hal ini menghalang-halangi atau merintangi proses penyidikan yang seharusnya kasusnya berkaitan dengan itu," sambungnya.

Meskipun dokumen yang diambil oleh KPK bukan hanya terkait kasus yang dirinya hadapi sekarang. Namun dirinya tak mau ambil pusing akan hal itu, karena meskipun barang yang tak ada kaitannya juga dibawa oleh KPK tapi semua itu ada tanda terima atau tanda bukti.

"Tetapi sekarang seperti contoh yang enggak ada kaitannya sama ini pun diambil tapi kan kita enggak mau ribut ya, saya bilang silakan. Yang paling penting ada tanda terima kan saya bisa mempertanggungjawabkan kan kira-kira begitu," jelasnya.

"Selanjutnya bagaimana prosedur yang ada, semua ditangani oleh dari pada DPN Peradi kan saya sudah memberikan kuasa atau DPN Peradi sudah menunjuk tim hukum sebanyak 12 orang sebagai kuasa hukum saya tapi sebagai nama organisasi bukan nama pribadi," tandasnya.