Forum Rektor Minta Salinan Resmi UU Cipta Kerja Sebagai Pedoman bagi Akademisi

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Prof Yos Johan Utama mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan draf salinan resmi UU Omnibus Law. Adapun draf tersebut nantinya akan dipakai sebagai acuan pedoman bagi kalangan akademisi.

"Kami harap segera diberikan sebagai pedoman dalam memberikan pendampingan atau melayani konsultasi. Sebab, sampai saat ini, salinan resmi itu belum ada," kata Prof Yos Johan Utama yang juga menjabat Rektor Universitas Diponegoro, dalam keterangannya, Senin (12/10).

Jika draf UU Cipta Kerja sudah diserahkan, pihaknya akan bantu pemerintah untuk sosialisasi dengan membuka posko pengaduan. "Kami bantu pemerintah buka posko pengaduan dan konsultasi untuk dimanfaatkan menampung aspirasi dari masyarakat. Tidak hanya Undip saja, semua akademisi di Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Semua harus bergerak, untuk menampung sebanyak mungkin masukan dari masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan bakal membuka ruang kepada publik melalui posko yang didirikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng. Tujuannya untuk memberikan masukan soal UU Omnibus Law.

"Tidak hanya buruh, tapi kan ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat, akademisi. Posko ini supaya dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat," kata Ganjar Pranowo.

Dengan dibukanya posko di berbagai Universitas di Indonesia, maka masyarakat bisa mendapatkan akses luas untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak hanya Universitas Negeri saja, Universitas lain juga diharapkan membuat posko serupa untuk menampung aspirasi.

"Jadi, kalau nanti poskonya di pemerintah seolah-olah dikanalisasi, peran perguruan tinggi atau kampus ini menjadi penting agar mereka bisa menyampaikan di berbagai daerah," ungkapnya.