Merdeka.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut alokasi anggaran untuk kartu Indonesia Autofinger Identification System (Inafis) diperkirakan membengkak hingga Rp 46,1 miliar. Padahal, alokasi anggaran yang ditenderkan atau harga perkiraan sementara (HPS) hanya sebesar Rp 45,2 miliar.

Menurut Koordinator investigasi dan advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi, alokasi anggaran tender atau HPS tersebut diantaranya diperuntukkan bagi pengadaan peralatan penerbitan inafis card dan inafis card clien berserta bahan baku inafis card sebesar Rp 41,9 miliar.

Sementara itu pengadaan barang pakai habis bahan pendukung penerbitan inafis sebesar Rp 1,2 miliar. Terakhir, dana untuk alokasi jasa sewa jaringan V-SAT IP inafis MOBILE sebesar Rp 2 miliar.

"Dari alokasi anggaran di atas, program Inafis hanya program proyek-proyekan bagi pejabat polisi untuk menambah tambahan penghasilan saja," tutur Uchok melalui rilis yang diterima Merdeka.com pada Selasa (24/5).

Uchok menambahkan bahwa program pengadaan kartu Inafis ini bukan kebutuhan masyarakat. Melainkan hanya program untuk menghabiskan uang pajak rakyat saja. Terlebih, setelah inafis selesai dibuat dan diterapkan kepada pubik, maka publik harus membeli kartu inafis ini.

"Kepolisian telah beralih fungsi menjadi institusi bisnis jika melakukan penjualan kartu inafis kepada masyarakat. Karena itu saya harap Komisi III DPR untuk menghentikan program Inafis ini, karena hanya menghambur-hamburkan uang pajak rakyat saja," tuding Uchok.

Sementara itu Mabes Polri berkali-kali menegaskan polisi tidak mengambil keuntungan apapun dari kartu Inafis ini. Seluruh biaya yang dibayarkan oleh pembuat kartu Inafis disetorkan ke negara.