Fit & proper test digelar hari ini, Capim bakal dicecar soal isu KPK
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan pelaksanaan fit and proper test akan digelar di gedung Nusantara II DPR dengan beberapa nama yang sudah dijadwalkan. Secara umum, pertanyaan yang akan dicecar kepada Capim KPK seputar isu KPK.
"Sesuai jadwal pukul 13.00 nanti, jadi melanjutkan seleksi yang kita agendakan. Ada empat nama mudah-mudahan saja semua berjalan dengan tertib. Secara umum integritas visi misi, keempat aktual isu terkait KPK," kata Nasir di DPR, Senayan, Jakarta (15/12).
Nasir menyebutkan, empat nama yang dijadwalkan akan mengikuti uji kelayakan yaitu Sujarnako, Alexander Marwata, Johan Budi, dan Saut Situmorang. Dari empat nama yang disebutkan ini, lanjut Nasir, Komisi III akan melakukan seleksi secara mendalam tentang pencegahan korupsi, fungsi-fungsi yang ada di supervisi, monitoring dan koordinasi.
Ditanya terkait siapa yang memiliki peluang lolos dalam uji kelayakan ini, Nasir menegaskan keempat capim masing-masing memiliki peluang besar untuk lolos.
"Kalau menurut saya punya kans besar semua punya cuma latar belakang beda-beda, penyampaian beda-beda, kemudian angle yang dia sampaikan beda-beda, hampir semua punya kemampuan yang sama. Cuma bedanya Johan Budi dan Sujarnako orang dalam, tentu dia lebih fasih menjelaskan situasi dan kondisi apa yang terjadi di KPK. Itu aja," papar Nasir.
Diketahui, uji kelayakan ini baru saja dilanjutkan setelah beberapa bulan terakhir tidak ada kelanjutannya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaWalaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca SelengkapnyaTerdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.
Baca SelengkapnyaMenanggapi akan hal tersebut, Bahlil menanggapinya dengan santai dengan ketidaktahuan dirinya akan dilaporkan ke Komisi Antirasuah.
Baca Selengkapnya