Fakta-fakta serbuan pekerja asing dari China di Indonesia

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja, M Hanif Dhakiri menggelar sidak ke PT Merge Mining Industry di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hanif terkejut melihat para pekerja asing asal China itu tak memiliki izin.Tak ada satu pun di antara mereka yang bisa berbahasa Indonesia.

Dalam video yang beredar di media sosial, terdengar Hanif bertanya kepada para pekerja asal China dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, semua pekerja ilegal itu menggelengkan kepala saat mendapat pertanyaan dari Hanif. "Saya Menteri, apakah anda punya izin?," tanya Hanif.

Tak mendapat respon dari para pekerja ilegal itu, Hanif memanggil penerjemah. Salah satu dari mereka pun mengklaim sudah mendapat izin di Jakarta, namun, pengakuan itu langsung dimentahkan Hanif. "Saya yang keluarkan izin, saya keluarkan izin cuma dua," tegas Hanif.

Tidak berhenti di situ, Hanif kemudian meminta para pekerja ilegal asal China itu menunjukkan surat izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Namun, mereka kembali bungkam. Hanif yang kesal melihat hal itu pun langsung membawa mereka ke pihak imigrasi Kalimantan Selatan. Hanif meminta pihak imigrasi mendeportasi kelima orang tersebut. Ini bukan kali pertama, pekerja dari China berstatus ilegal tertangkap basah.

Sebelumnya,‎Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pun mendapati adanya pekerja asal China yang tak memiliki izin bekerja di Kantor PT Huawei Service di Jakarta. Saat penggeledahan, Ditjen Imigrasi mendapati 32 pekerja asal China tak berdokumen resmi. Dari jumlah tersebut, ada 12 orang yang tidak dapat menunjukan dokumen keimigrasiannya.

Sedangkan 20 lainnya bisa menunjukan dokumen keimigrasian, namun tak lengkap. Dari 20 orang itu, hanya delapan orang yang memperlihatkan paspor serta visa izin tinggal kunjungan. Sementara, empat orang lainnya hanya memegang dokumen izin tinggal terbatas (ITAS). "Kami proses 12 orang yang tidak bisa menunjukan dokumen resmi," kata Direktur Penyidikan Ditjen Imigrasi Yurod Saleh beberapa waktu lalu.

(mdk/rhm)