Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian kerusuhan di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Polri saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.

Tito mengatakan, pihak-pihak yang diduga menggerakan kericuhan di Papua sudah diketahui.

"Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum," kata Jenderal Tito.

Bagaimana keterlibatan pihak asing di balik kerusuhan Papua. Berikut ini ulasannya:

Hoaks Penyebab Provokasi Rusuh Diproduksi Elite Asing

Salah satu penyebab kerusuhan di Papua karena berita hoaks. Polri menduga ada keterlibatan asing yang turut menyebarkan konten hoaks tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan dari penelusuran konten hoaks kerusuhan Papua, beberapa diantaranya terdeteksi diproduksi oleh akun dengan domisili di luar negeri.

"Twitter yang mendominasi, baru Facebook. Kalau Twitter, berarti bukan melibatkan golongan akar rumput lagi tapi sudah middle ini. Elite dalam negeri dan luar negeri," kata Brigjen Dedi.

Untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, internet di Papua sementara dibatasi. "Dibatasi dulu, untuk menghindari berita hoaks itu meluas di masyarakat dan memicu anarkis terjadi," ujar Dedi.

Berasal dari 20 Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan kanal atau URL penyebar hoaks Papua terdeteksi berasal dari 20 negara.

"20 Negara lebih yang mention-nya berasal dari negara tersebut, tetapi belum tentu warga negara tersebut (yang mem-posting), tetapi asalnya dari negara tersebut," kata Rudiantara.

Dia tidak merinci secara spesifik alamat IP Address penyebar dari negara mana saja. Namun salah satu alamat penyebar hoaks berasal dari Eropa.

"Kebanyakan dari dalam negeri mention-nya, tetapi juga ada dari luar negeri, salah satu negara Eropa," kata Rudiantara.

Dia menyatakan, hingga 2 September 2019, Kemenkominfo sudah mendeteksi setidaknya ada 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. "Dari jumlah itu ada 100 ribu lebih orisinal akun memposting hoaks," ucapnya.

Batasi Orang Asing Masuk ke Papua

Ada dugaan keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua. Bahkan, 4 warga negara asing asal Australia dideportasi lantaran diduga ikut melakukan aksi Papua Merdeka.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah Indonesia tak akan leluasa membuka akses kepada pihak asing untuk masuk ke wilayah tersebut.

"Jadi kemarin pada saat rapat dengan menteri luar negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (2/9).

Wiranto menegaskan, orang asing tak akan mudah masuk ke wilayah tersebut. Akan dilakukan filter terlebih dahulu.

"Ada filter-filter yang kita lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan," jelas Wiranto.

Mantan Panglima ABRI ini menegaskan, kebijakan pembatasan akses warga negara asing adalah hak Indonesia. Sehingga negara lain harus menghormatinya. "Ini adalah hak negara kita untuk melakukan itu," ucapnya.