Merdeka.com - Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengirimkan sinyal bahaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sinyal itu berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Faisal mengkritik orang-orang yang dipilih Jokowi dalam penanganan virus Corona. Menurut ekonom senior INDEF ini, Jokowi tak seharusnya menunjuk menteri sebagai orang yang menangani Corona.

"Pak Presiden, tolong segera selamatkan Indonesia. Jangan berharap para menteri menangani Covid-19 karena tugas mereka sudah sangat banyak. Ini bukan kerja sambilan. Bentuk tim purnawaktu yang profesional dan ahlinya," tulis Faisal Basri dalam akun Twitternya, Kamis (3/12).

Faisal menulis kritik tersebut tak lama setelah Kemenkes merilis temuan kasus baru Covid-19 di Indonesia. Per 3 Desember, penambahan kasus positif Covid-19 kembali pecah rekor tertinggi, mencapai 8.369 kasus dalam 24 jam terakhir.

Pak Presiden, tolong segera selamatkan Indonesia. Jangan berharap para menteri menangani COVID-19 karena tugas mereka sudah sangat banyak. Ini bukan kerja sambilan. Bentuk tim purnawaktu yg profesional dan ahlinya

— Faisal Basri (@FaisalBasri) December 3, 2020

Total keseluruhan kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 557.877 orang. Kementerian Kesehatan melaporkan, 8.369 kasus baru ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 62.397 spesimen dari 45.479 orang.

Selain kasus positif, pasien yang meninggal karena Covid-19 juga bertambah. Pasien meninggal karena Covid-19 kini menembus 17.355 orang. Meningkat 156 dari data kemarin yang masih 17.199 orang.

©2020 Merdeka.com/data kasus Covid-19 per 3 Desemberkemenkes

Pasien sembuh dari Covid-19 juga bertambah, yakni sebanyak 3.673 dari data kemarin yang masih 458.880 orang. Total kumulatif kasus sembuh dari Covid-19 mencapai 462.553 orang.

Jokowi juga sempat menyampaikan kejengkelannya saat memimpin rapat kabinet pada 30 November 2020.

"Ini semuanya memburuk semuanya!” ucap Jokowi kesal.

Jokowi menyampaikan data Covid-19 yang naik dan memburuk. Dia menyinggung persentase rata-rata kasus aktif yang meningkat menjadi 13,41 persen. Minggu yang lalu masih 12,78 persen.

Pak Presiden, para menteri yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19 lebih sibuk urusi investasi. Mereka sering ke luar negeri berhari-hari. Kalau mengurusi pengadaan, mereka memang sangat jempolan.

— Faisal Basri (@FaisalBasri) December 3, 2020

Persentase rata-rata kesembuhan dari Covid-19 yang menurun dari 84,03 pada 23 November 2020 menjadi 83,44 persen, juga disinggung Jokowi.

Perhatian Jokowi juga tertuju pada kenaikan drastis kasus aktif pada dua dari 9 provinsi yang menjadi fokus pengendalian penyebaran virus Corona. Dua provinsi itu ialah Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi untuk menangani Covid-19 sejak 14 September 2020. Luhut membawahi 9 Provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

Kinerja Luhut Disorot

Luhut bahkan telah mengundang seluruh kepala daerah di Jawa untuk rapat koordinasi. Dalam rapat itu, Luhut mengungkap, diberi waktu dua minggu untuk mengendalikan Covid-19.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate," kata Luhut, 15 September lalu.

Namun, penunjukan Luhut untuk menangani Covid-19 menuai kritik. Bahkan, kinerja Luhut kini menjadi sorotan karena kasus Corona justru terus meningkat.

Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai, kerja Luhut belum terlihat. Dia menilai, Luhut belum berhasil tangani pandemi Corona di 9 provinsi besar.

"Fakta hingga saat ini belum berhasil," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/12).

Dicky mengatakan, seharusnya pengendalian pandemi di Indonesia dipegang oleh kementerian kesehatan. Terbukti Kemenkes berhasil meredakan penyakit dan wabah. Mulai dari TBC, malaria, flu burung.

"Harusnya menteri kesehatan, yang melead. Bahwa ada pro dan kontra terkait menkes ya itu di luar dari kondisi, siapapun karena yang bergerak, kompetensi dan skill ya itu Kemenkes dan itu sudah terbukti," kata Dicky.

©2020 Istimewa

Dia pun tidak jadi masalah jika menteri lain yang ditugaskan untuk menangani pandemi Covid-19. Tetapi, dia menegaskan kembali leading sektornya adalah Kemenkes.

"Kita tidak boleh berdasarkan orang perorang, karena ini harus by system. Saya termasuk tidak melihat efektifitas dari penunjukan baik itu ad hoc pada sosok-sosok figur tertentu. Harus by system terlepas setuju atau tidak menkes karena bekerja bukan menteri kesehatan jajaran birokrasinya ini yang akan bergerak dan tidak musti menkes yang handal memahami benar pandemi," ungkap Dicky.

Hingga berita ini diturunkan, merdeka.com tidak berhasil mengontak Menko Luhut. Begitu pula dengan juru bicaranya, telepon dan WhatsApp merdeka.com tak berbalas.

Namun Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menekankan, peringatan Jokowi tak cuma ditujukan untuk para menteri di jajaran kabinet. Tapi juga jajaran kepala daerah dan juga masyarakat itu sendiri.

"Sekali lagi, bukan hanya kepada pemerintah, pemerintah daerah, tetapi seluruh masyarakat harus aware bahwa terjadi kenaikan dari minggu kemarin. Untuk itu, ini menjadi semangat bersama untuk meningkatkan kesadaran kembali. Intinya ada di situ," terang Moeldoko.

©2020 Merdeka.com/istimewa

Kritik terhadap Luhut juga datang dari Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Netty Prasetiyani. Politikus PKS ini mengaku sudah berkali-kali menyampaikan kritik terkait penunjukan Luhut yang tidak pernah menyentuh bidang kesehatan. Dia menilai, seharusnya Menkes sebagai leading sector dalam penangan pandemi.

"Oleh sebab itu, bukan hal aneh kalau sekarang angka kasus Covid di Jateng dan DKI meningkat, karena sejak awal yang jadi ujung tombaknya bukan Kementerian yang bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan," kata Netty.

Netty juga tidak yakin dengan kinerja Luhut yang pernah mengemban berbagai jabatan di masa pandemi. Mulai dari menjadi Plt Menteri Perhubungan saat Budi Karya terpapar Covid-19, menjadi penanggungjawab penanganan Covid-19, hingga plt Menteri KKP.

"Hal ini dapat mengundang pertanyaan publik, kenapa begitu, seolah pembantu Presiden tidak ada yang lain," ungkap Netty.

(mdk/rnd)