Faisal Basri Soroti Dampak Proses Penyusunan UU Omnibus Law

Merdeka.com - Ekonom Senior, Faisal Basri melihat demokrasi di Indonesia semakin melemah. Hal itu berpotensial menyebabkan korupsi meningkat, terlebih dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law.

"Power of society-nya melemah, di sini lah yang menyebabkan kebebasan terganggu dan kekuasaan disalahgunakan dengan cara represi, dengan cara membuat undang-undang tidak kredibel lah," katanya dalam diskusi Transparency International Indonesia, Kamis (15/10).

"Semua seolah bisa diatur karena kekuatan oposisi lemah. Check and balances juga tatkala partisipasi masyarakat kurang dikehendaki terjadi sentralisasi, Itu semua yang menyebabkan potensi dengan omnibus law ini potensi korupsi meningkat, jadi ruang untuk korupsi itu semakin lebar," tambahnya.

Faisal juga menyoroti kemerosotan indeks demokrasi Indonesia. Dari data yang ia sampaikan, Indeks demokrasi Indonesia berada di urutan 64 di bawah Malaysia dan Timur Leste yang masing-masing berada di posisi 41 dan 43.

"Sudah disusul Malaysia dan Timor Leste jauh lebih baik dari kita, jadi kita bukan contoh lagi dan benchmark bagi demokrasi. Thailand lebih buruk dari Indonesia, demikian juga Singapura," ucapnya.

Dia juga melihat penurunan partisipasi politik dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat malas dalam melihat pemilihan umum lantaran tidak membawa perubahan, khususnya dalam hal korupsi.

"Ada masalah yang membuat benih-benih korupsi itu semakin meningkat. Oleh karena itu, kita masih harus waspada, korupsi tidak boleh dilonggarkan," ujarnya.

"KPK secara resmi mengatakan titik beratnya bukan pemberantasan korupsi tapi pencegahan korupsi. Semua orang sudah tahu KPK semakin lemah," tandas Faisal. (mdk/fik)