Merdeka.com - Mahasiswa di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa serentak pada Senin (23/9) dan Selasa (24/9) kemarin. Mereka menolak rancangan undang-undang dan revisi undang-undang yang dianggap kontroversi.

Di Jakarta, unjuk rasa berujung kericuhan. Sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan.

Wakil Ketua DPR yang juga mantan aktivis 98, Fahri Hamzah, menilai aksi mahasiswa di sejumlah daerah selama dua hari kemarin sebagai bentuk gerakan moral. Dia berharap baik masyarakat maupun kepolisian punya pandangan yang sama soal itu.

"Kita perlu punya cara memandang yang benar tentang mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan sosial atau pada awalnya gerakan moral dan bisa menjadi gerakan sosial," kata Fahri kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (25/9).

Fahri menilai, aksi demo tidak seharusnya ditanggapi secara represif apalagi adanya kontak fisik yang menimbulkan korban.

"Kadang-kadang orasi-orasi mahasiswa itu hanya teriak2 tidak perlu teriakan2 itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Biarkan saja," katanya.

Ia mengaku berulang kali mengusulkan agar dibangun alun-alun demokrasi di DPR. Tujuannya agar aksi demonstran bisa terakomodasi dengan maksimal.

Usulan ini diharapkan bisa efektif ketimbang menerima utusan aksi demonstrasi ke ruang-ruang yang ada di DPR.

"Berulang-ulang mengatakan bahwa saya mengusulkan dibuatnya alun-alun demokrasi supaya ada mekanisme bagi demonstran dan wakilnya untuk bertemu dengan perwakilan, karena ruang yang tersedia di ruang ruang rapat kantor pemerintah atau kantor DPR itu tidak bisa menampung seluruh dari aktivis," ujarnya.