Fahri Hamzah tuding KPK pakai kasus suap pajak untuk menyerangnya

Merdeka.com - Nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah disebut-sebut dalam sidang dugaan kasus suap Direktur PT Eka Prima Ekspor Ramapanicker Rajamohanan yang menghadirkan Kasubdit Ditjen Pajak Handang Soekarno. Fahri Hamzah menduga KPK menggunakan kasus suap pajak itu untuk menyerangnya di persidangan.

Tudingan itu muncul lantaran Fahri kerap mengkritik soal prosedur hukum yany dilakukan KPK terkait nama-nama anggota DPR dan pejabat publik dalam kasus korupsi e-KTP. Bahkan, Fahri sempat meminta Ketua KPK Agus Rahardjo mundur karena diduga terlibat korupsi e-KTP saat masih menjadi pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Rupanya setelah muncul di pengadilan, kebetulan kita lagi gencar mendiskusikan dan kritik saya pada KPK beberapa hari belakangan ini terkait pembelokan isu e-KTP. Lalu KPK menggunakan persidangan untuk menyerang," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).

KPK ditudingnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap Handang untuk memberikan kesaksian palsu terkait pajak pribadinya.

"Seharusnya itu orang sudah jadi tersangka tapi dilindungi oleh KPK. Karena dia ngawur dan tidak saya anggap ini sebagai insiden ya maka saya lebih baik berikan klarifikasi," tegasnya.

"Intinya adalah, saya enggak mau menghubung-hubungkan ini dengan adanya niat dari petugas pajak untuk mencari-cari kesalahan saya. Meskipun itu sudah kejadian dan ada tanggal aneh," sambung Fahri.

Fahri melihat, penyebutan namanya dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam kasus suap pajak ini sudah direncanakan. Sebab, KPK disebut sudah mengetahui rekam jejak pajak dirinya dan Fadli Zon sejak 4 November 2016 lalu. Akan tetapi, baru pada Selasa (21/3) kemarin, namanya dan Fadli diungkap.

"KPK tidak melihat penyebutan nama saya dan Pak Fadli semacam insiden. Tapi itu semacam direncanakan, karena file tentang saya sudah ditemukan 4 November. Artinya, sudah lima bulan (sampai bulan ini) harusnya mereka sudah tahu masalah apa. Dan itu soal pajak itu harusnya itu dirahasiakan, ditutup," pungkasnya.