Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah soal OTT Hakim: KPK Sudah Salah Jalan

Fahri Hamzah soal OTT Hakim: KPK Sudah Salah Jalan Fahri Hamzah. ©2018 Merdeka.com/Ronald

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lewat operasi tangkap tangan (OTT). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan tidak bangga dengan hasil itu. Justru KPK saat ini dinilai melenceng dalam hal memberantas korupsi.

"Jadi gini ya, KPK sudah salah jalan, KPK itu sudah salah langkah, sebaiknya dan sekarang KPK sudah lempar handuk dengan mengatakan minta presiden bikin Perppu, sebenarnya KPK itu sudah menyerah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Fahri mengusulkan Presiden Joko Widodo supaya membuat Perppu yang mampu mengintegrasikan banyak lembaga dalam satu payung dan bisa menjadi raksasa yang menjadi tempat orang melaporkan malapraktek di dalam pelayanan publik, pengadaan barang, tender, dan sebagainya.

"Jadi KPK, komnas HAM, Ombudsman, LPSK, itu di Komnas Perempuan dan anak-anak digabung dalam satu lembaga menjadi lembaga komplain, kalau saya itu desainnya," ucapnya.

"Itu yang terjadi di banyak negara, sehingga betul-betul efek dari kehadiran lembaga besar itu pada perbaikan indeks persepsi korupsi bangsa kita. Itu contoh yang ada di Korea Selatan, kalau Pak Jokowi mau itu dahsyat itu," tambah Fahri.

Dia berujar, cara KPK memberantas korupsi dengan OTT adalah cara salah dan semakin menunjukkan bahwa KPK frustasi. Fahri geram dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang bangga menyebut KPK mudah bila ingin menangkap koruptor setiap saat.

"Masak Ketua KPK bilang kalau KPK mau bisa OTT setiap hari, kalau KPK dikasih aparat lebih banyak dia bisa OTT setiap hari, itu kan frustasi. Artinya KPK itu gagal, harusnya kan kalau ketua KPK nya bener coba kalian lihat gara gara KPK susah kita cari orang korupsi," ucapnya.

Mestinya, kata Fahri, KPK memberikan pernyataan yang membanggakan. Misalnya karena ada lembaga anti rasuah, tidak ada yang berani melakukan korupsi di negara.

"Loh Ketua KPK malah bilang kalau kita mau setiap hari kita ada OTT, artinya elu gagal dong bos, ini orang gagal minta tepuk tangan terus, gila ini! otak kita ini diputar nya ke arah yang salah! suruh memberantas korupsi tapi tiap hari bilang kalau KPK mau bisa setiap hari ditangkap, loh yang bener elu ngomong!," tegas Fahri.

Politikus yang berkonflik dengan PKS tersebut minta KPK 'lempar handuk' dan Presiden Jokowi membuat lembaga gabungan baru yang lebih efektif guna menghapus masalah korupsi.

"Sebab gak bisa begini cara kita bernegara, harus ada prestasi dong, ini pakai uang rakyat tiap hari gak ada prestasi, gimana sih, minta uang tambah banyak terus tiap hari. Jadi udahlah KPK lempar handuk, tangkap sama Presiden, kalau tangkap sama Presiden sekarang cakep, Pak Jokowi kalau berani wah saya bela Pak Jokowi," tukasnya.

Lebih lanjut, Fahri mengusulkan para capres nanti membuat gebrakan guna membenahi masalah korupsi yang sudah akut.

"Menurut saya kalau bisa capres capres siapkan strategi dalam 100 hari pertama bagaimana strategi pemberantasan korupsi, 100 hari pertama waktu mereka berkuasa dan dilantik 20 Oktober tahun depan 2018 itu siapin," tandasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Otak Pungli di Rutan KPK Diperiksa Sebagai Saksi, Ini yang Bakal Didalami Penyidik

Otak Pungli di Rutan KPK Diperiksa Sebagai Saksi, Ini yang Bakal Didalami Penyidik

Hengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kompolnas Pantau Kesiapan Operasi Ketupat 2024 di Polda Jatim

Kompolnas Pantau Kesiapan Operasi Ketupat 2024 di Polda Jatim

Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin Pudji Hartanto Iskandar memantau persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 di wilayah hukum Polda Jatim

Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Palguna mengaku baru memperoleh kabar pelaporan tersebut ketika baru pulang dari Bali.

Baca Selengkapnya