Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan harus mengakui kesalahan karena tidak bisa menjaga birokrasi dari praktik tidak terpuji di dunia penerbangan. Kritik Fahri ini terkait kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang dinilai sudah mencoreng industri penerbangan Indonesia.

"Malpraktik itu ada pada pemerintah, sehingga industri tidak boleh dibebankan dengan kebobrokan birokrasi. Sebab, industri itu sifatnya global, seperti airlines. Mereka akan berfikir 'loh kok Indonesia seperti ini ya?', yang salah pemerintahnya tapi yang salah malah kita," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/1).

Soal pembekuan rute dan penghapusan penerbangan Low Cost Carrier (LCC), menurut Fahri, hal itu bukanlah langkah yang tepat. Pihak yang seharusnya dihukum dalam kejadian ini adalah pemerintahan Jokowi-JK.

"Jadi ini Menhub yang setiap ada masalah mengambil tindakan, namun kalau kesalahannya pada anda (Jonan), maka tindakannya jangan ke orang lain, hukum diri sendiri," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengumumkan pembekuan rute maskapai kedapatan melakukan pelanggaran waktu penerbangan. Dia menduga kasus pelanggaran jadwal terbang, seperti dilakukan AirAsia QZ8510, juga terjadi di luar Bandara Juanda, Surabaya.

"Besok akan diumumkan airline yang rutenya dibekukan karena pelanggaran hari terbang," kata Jonan di Istana Negara, Kamis (8/1).

Di saat bersamaan, dia juga bakal memberitahukan pejabat Kementerian Perhubungan terlibat dalam pengeluaran izin terbang AirAsia QZ8510. Menurutnya, semua pihak terkait pengeluaran izin terbang pesawat nahas rute Surabaya-Singapura itu bersalah.

"Kan sudah ada dua (pejabat Kemenhub, mungkin ada lagi. Jadi ada atau tidak ada besok diumumkan," katanya.