Fahri Hamzah: Capim KPK tanpa jaksa bagai sangkar burung berlubang

Merdeka.com - Nasib delapan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'menggantung' di DPR. Presiden Joko Widodo sudah meminta DPR untuk segera memproses delapan nama yang sudah diserahkan pansel KPK. Namun DPR justru mengindikasikan akan mengembalikan delapan capim) KPK kepada Panitia Seleksi. Alasannya, tidak ada satu pun yang mewakili unsur Kejaksaan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, proses penyeleksian terhadap delapan nama tersebut sesungguhnya sudah berjalan. Namun ada catatan yang tidak boleh diabadikan yakni ketiadaan unsur kejaksaan.

"KPK yang sekarang menjadi sangkar burung berlubang itu karena ada unsur jaksa yang hilang," ujar Fahri usai menyaksikan gelaran ketoprak bertajuk Bangun Majapahit di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (26/11) malam.

Menurutnya, ketiadaan unsur jaksa ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Dia berdalih tujuannya agar KPK semakin kuat ke depannya. Tidak lagi keok saat praperadilan melawan tersangka koruptor.

"Saya kira layak dipertimbangkan dan saya kira itu layak dipikirkan secara matang oleh presiden. Kalau nanti ada praperadilan terus menerus kan rugi juga kita. Setiap kasus sudah naik ke proses ternyata dikalahkan dikalahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap DPR segera memilih dan memutuskan calon pimpinan KPK yang telah diajukan pemerintah beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi menyusul penundaan proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK oleh Komisi III DPR.

Menurut Jokowi, pemerintah bertugas membentuk pansel untuk menjaring nama-nama yang layak menjadi calon pimpinan KPK. Dari berbagai tahap-tahap yang dilakukan, kata Jokowi, Pansel sudah menghasilkan nama-nama yang dianggap paling kredibel, untuk selanjutnya dikirim ke DPR.

"Ya ini tugas kita kan membentuk pansel, pansel kan sudah memilih kemudian juga kita sudah menyampaikan ke DPR. Ya tugas kita itu," jelas Jokowi.

"Dan saya mendengar bahwa memang komisi III sudah akan memutuskan. Itu saya dengar loh. Jangan tanya saya (Pleno Komisi III ditunda), tanya ke pleno sana. Ya sabar wong belum diputuskan. Kok sudah kalau," tutup Jokowi. (mdk/noe)