Merdeka.com - Simposium nasional 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan' di hari kedua yang membahas membongkar sejarah kelam pembantaian dan penganiayaan tersebut menuai kritik dari pimpinan DPR. Wakil Ketua D‎PR Fadli Zon membantah jika mantan Presiden Soeharto membentuk sejarah palsu untuk mempertahankan kekuasaan di Orde Baru.

"Enggak ada sejarah palsu. Sejarah palsu yang mana, diuji saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4).

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini justru menyalahkan mereka yang dianggap Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya justru PKI yang melakukan kudeta senyap.

"Ya tapi kalau ada yang mengatakan itu kudeta, yang mau kudeta itu adalah PKI. Dalam PKI itu, rukun PKI itu adalah salah satunya kudeta, revolusi, pengambilalihan kekuasaan. Seperti orang Islam itu mau sembahyang, salat, di dalam komunisme itu ada revolusi, pengambilan kekuasaan," ujarnya.

Fadli menyebut sepanjang sejarah, PKI sudah berupaya melakukan kudeta sebanyak dua kali. Peralihan kekuasaan tersebut dilakukan dengan melanggar konstitusi alias ilegal.

"Dua kali mau mengambil kekuasaan secara ilegal, secara inkonstitusional, tahun 48 dan tahun 65. Di tahun 48 bahkan Soekarno dan Hatta waktu itu, sama-sama mengimbau kepada masyarakat pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musso. Waktu itu juga banyak yang dibantai tahun 48 itu oleh PKI," bebernya.

Sebelumnya sebagai pembicara pertama, Kepala Pusat Kajian Asia Tenggara Indonesia, Dr Yosef Djakababa menjelaskan, terdapat sejumlah pola ingatan di masyarakat Indonesia terkait tragedi 1 Oktober 1965, sejak terjadinya tragedi tersebut hingga hari ini.

Namun dari beberapa pola ingatan tersebut, ujar Yosef, ada satu kecenderungan kompleksitas ingatan yang sama-sama tidak terpresentasi dengan baik, akibat sejumlah kepentingan yang melatarbelakanginya.

"Di era rezim Orba, pembangunan narasi mengenai Tragedi '65 adalah cara untuk mengesahkan rezim yang baru muncul. Mereka memang butuh narasi yang mudah ditangkap masyarakat kala itu, untuk menjamin kelangsungan hidup rezim Orba tersebut," ujar Yosef dalam pemaparan awalnya di simposium nasional 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan', di Hotel Aryaduta, kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).