Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon melakukan sidak dan memastikan bila server KTP elektronik atau e-KTP berada di dalam negeri. Bahkan, ratusan server tersebut juga berada di kantor Kemendagri, di mana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkantor.

"Saya lihat sendiri fisik server itu ada. Ada di Kalibata dan lebih besar lagi di kantor Mendagri sendiri," kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).

Karena itu, Mendagri Tjahjo Kumolo disarankan untuk menyaring informasi aktual sebelum memberikan komentar ke publik. Yang nantinya dapat menyebabkan informasi simpang siur dan membingungkan masyarakat.

"Jadi sebaiknya Mendagri jangan blusukan ke mana-mana dulu. Blusukan ke kantornya sendiri untuk melihat di kantornya ada apa di kantornya. Ternyata di kantornya ada namanya server," jelas Fadli.

"Ada 600 terra di Merdeka Utara. Ada 37 terra di Kalibata. Server cadangan di Batam. Jadi semua server di Republik Indonesia. Tidak ada itu di luar negeri. Jadi info-info itu ngawur. Jadi tolong di-sharing dulu lah," imbuhnya.

Selain itu, Komisi II DPR akan memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pernyataannya yang menyebut server e-KTP berada di luar negeri. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk mendengar langsung klarifikasi atas ucapan politikus PDIP tersebut.

"Jadi kami sudah undang Pak Mendagri untuk hadir ke Komisi II. Beliau tidak bisa, masih tunggu waktu dalam waktu dekat ini terkait pernyataan dan kebijakan beliau," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria usai sidak di Ditjen Dukcapil, Kalibata, Jakarta Selatan.