Epidemiolog Sebut Kasus Covid-19 Tak Terkendali Akibat PSBB Transisi

Merdeka.com - Ketua Departemen Epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menilai peningkatan kasus Covid-19 yang tidak terkendali di Indonesia akibat pemerintah daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Seharusnya, pemerintah daerah menerapkan PSBB ketat.

"Saya lihat semua menurunkan PSBB menjadi transisi pada saat yang salah," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (10/12).

Tri Yunis mencontohkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi sementara kasus Covid-19 masih meningkat. Dalam beberapa minggu terakhir, kasus Covid-19 harian di DKI Jakarta bertambah lebih dari 1.000.

"Seharusnya, menurunkan PSBB pada saat wabahnya sudah terkendali. Sekarang wabah belum terkendali tapi PSBB diturunkan," sambungnya.

Selain itu, Tri Yunis menilai peningkatan kasus terjadi akibat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di kabupaten maupun provinsi tidak bisa menanggulangi Covid-19. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat segera melakukan evaluasi terhadap Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Menurut saya pemerintah harus melakukan evaluasi Satgas Penanganan Covid-19 baik dari sisi pemulihan ekonomi dan kesehatan. Evaluasi dengan benar-benar, termasuk evaluasi testing dan tracing," tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengatakan kasus Covid-19 meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Bahkan, pada 3 Desember 2020 kasus Covid-19 bertambah 8.369 dalam sehari.

Padahal, jumlah testing (pemeriksaan) Covid-19 pada pekan pertama Desember mencapai 96,35 persen. Ini menunjukkan, penularan Covid-19 di Indonesia semakin sulit dikendalikan.

"Seharusnya, angka testing yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan kasus positif. Ini artinya, tingkat penularan makin tidak terkendali," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/12).

Menurut Wiku, peningkatan kasus positif Covid-19 disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun menurun.

"Data terakhir menunjukkan tingkat kepatuhan memakai masker turun dari 83,6 persen pada bulan September menjadi 57,78 persen pada awal Desember," ujarnya.

Kedisiplinan masyarakat menjaga jarak juga menurun. Pada September 2020, kepatuhan masyarakat menjaga jarak mencapai 59,57 persen. Pada awal Desember 2020 turun menjadi 41,75 persen.

Wiku meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dia menegaskan, protokol kesehatan merupakan kunci memutus penyebaran Covid-19.

"Tolong pengertiannya, tolong kerja sama yang serius. Jangan sampai kerja sama kita selama ini hilang percuma," tandasnya.