Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Tak Asal Longgarkan Pembatasan Seperti Seleksi Alam

Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Tak Asal Longgarkan Pembatasan Seperti Seleksi Alam Penyekatan di Mampang Prapatan. ©2021 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk tetap memperpanjang masa pembatasan mobilitas masyarakat pada 20-25 Juli. Masa pembatasan yang minim, menuai polemik khususnya pihak yang memang fokus pada sektor kesehatan.

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menilai sah saja jika pemerintah berencana melonggarkan pembatasan setelah 25 Juli nanti. Namun pertanyaan penting terkait pembatasan mobilitas masyarakat itu adalah sudah sejauh mana kualitas testing dan tracing yang dilakukan pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

Dicky mengingatkan pemerintah jangan sekali-kali mengadopsi kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintahan Inggris saat ini. Menurutnya, banyak pola kebijakan pemerintah Indonesia seperti negeri Ratu Elizabeth itu.

Padahal, imbuhnya, cukup banyak pola penanganan kebijakan yang dikomandoi Boris Johnson itu tidak berbasis sains. Dicky menyebut satu contoh penanganan buruk Inggris yang diadopsi Indonesia yaitu masa karantina singkat.

Di Inggris, masa karantina hanya 5 hari. Ini pula dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di samping masih minimnya testing dan tracing kasus.

"Jadi kalau PPKM Darurat misalnya tidak dilanjutkan tidak mengapa, tapi yang namanya strategi utama esktrem itu dilakukan. Itu yang dilakukan negara berhasil seperti di Australia kemudian misalnya Vietnam Singapura juga begitu," ucap Dicky kepada merdeka.com, Kamis (22/7).

Strategi ekstrem dalam konteks ini, yaitu jumlah testing dan tracing untuk pelacakan kasus di Indonesia. Sejak awal pandemi hingga lonjakan kasus akibat mutasi varian Delta, Dicky mengamati testing di Indonesia tidak pernah sekalipun memadai.

Dalam kondisi kritis seperti saat ini menurut Dicky jumlah testing minimal 1 juta tes. Jika memang tes PCR dirasa berat, pemerintah sepatutnya menggenjot tes antigen sebagai skrining awal penanganan penularan virus.

"Saya bilang 1 juta tes lah enggak usah PCR, tes antigen, tapi selama 3Tnya kuat visitasinya kuat penemuan kasus secara aktif terus 5 M kuat ya enggak apa-apa pembatasan itu bisa relatif dikurangi," ucapnya.

Dia menuturkan, jike pemerintah Indonesia berkiblat penanganan pandemi Inggris, itu sama saja dengan melakukan penanganan pandemi secara hukum alam.

"Dan di situ lah arah atau pola kebijakan yang ke arah seleksi alam itu kentara sebetulnya kalau yang di Inggris atau mungkin di awal-awal Swedia."

Dicky menyayangkan apabila penanganan pandemi di Indonesia menerapkan sistem 'seleksi alam' . Kerugian akan dipikul Indonesia dan akam menjadi sorotan dunia, termasuk sorotan bagi pegiat sektor kesehatan.

"Dunia akan melihat, juga para pengamat kesehatan, juga media international akan melihat juga. Jadi saran saya adalah harus jelas," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan level mulai Rabu (21/7). Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021.

PPKM Jawa dan Bali ditetapkan masuk ke dalam level 3 dan 4. Inmendagri juga menetapkan aturan main wilayah yang masuk ke dalam level 3 dan 4 tersebut.

Berikut aturan lengkap Inmendagri yang membatasi kegiatan di wilayah kabupaten/kota di Jawa-Bali, dikutip merdeka.com, Rabu (21/7):

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1 Esensial seperti

a)Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; 
dan

e) industri orientasi eskpor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bukanterkahir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

c) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluhpersen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna mendukung operasional,

2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Kritikal seperti:

a) kesehatan;b) keamanan dan ketertiban;c) penanganan bencana;d) energi;e) logistik, transportasi dan terutama untuk kebutuhan masyarakat;f) makanan dan minumandistribusi pokokserta untukpenunjangnya, ternak/hewan peliharaan;g) pupuk dan petrokimia;h) semen dan bahan bangunan;i) obyek vital nasional;j) proyek strategis nasional;k) konstruksi (infrastruktur publik);l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaansampah)

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan masyarakat dan untuk
administrasi perkantoran mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf,

4) Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

5) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KETIGA poin c.3 dan d;

Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM;

l. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

2) Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

M. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan

N. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia

Sejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Cara Mencegah Batu Empedu dan Gejalanya, Jangan Diabaikan

Cara Mencegah Batu Empedu dan Gejalanya, Jangan Diabaikan

Batu empedu adalah potongan bahan padat yang terbentuk di kantong empedu, organ kecil di bawah hati Anda. Batu ini bisa menyumbat saluran empedu.

Baca Selengkapnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Istighosah di Jawa Timur, Siti Atikoh Bicara Pencegahan Polio

Istighosah di Jawa Timur, Siti Atikoh Bicara Pencegahan Polio

Pemerintah dinilai kecolongan lantaran sibuk dengan pencegahan pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Bisa Sebabkan Masalah dan Penyakit, Ketahui 8 Bagian Tubuh yang Tak Boleh Disentuh Sembarangan

Bisa Sebabkan Masalah dan Penyakit, Ketahui 8 Bagian Tubuh yang Tak Boleh Disentuh Sembarangan

Sejumlah bagian tubuh ternyata tidak boleh kita sentuh sembarangan, terutama dengan kondisi tangan yang belum steril.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Tiga Negara Ini Cocok untuk Mencari Kekayaan

Tiga Negara Ini Cocok untuk Mencari Kekayaan

Dari penelitian yang dilakukan, melibatkan beragam keluarga dari berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Baca Selengkapnya
Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV

Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV

Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV

Baca Selengkapnya