Merdeka.com - Mantan anggota DPR Komisi VII, Eni Maulani Saragih mengakui memfasilitasi pertemuan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir dengan pengusaha Johannes Soetrisno Kotjo. Fasilitas itu diberikan setelah mendapat perintah dari Setya Novanto, sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Eni menjelaskan awal mula memfasilitasi pertemuan itu. Dia mengatakan dipanggil Novanto untuk mengawal proyek PLN yang akan dikerjakan perusahaan Kotjo. Sebagai anak buah, Eni menyanggupinya. Salah satu upayanya adalah mempertemukan Sofyan Basir dengan Kotjo.

"Bukan rahasia umum PLN itu sangat sulit ketemu dengan direksinya, investor-investor sekelas Kotjo yang kaya raya masih susah," kata Eni saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Kotjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Kemudian, kata Eni, saat rapat Komisi VII dengan PLN, dia langsung menemui Sofyan dan menyampaikan keinginan Novanto agar dilakukan pertemuan dengan Kotjo. Saat itu, ujar Eni, Sofyan mengatakan sudah pernah bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dan membahas proyek di PLTU.

"Waktu saya anggota Komisi VII saya juga enggak bisa ujug-ujug tanpa konsultasi pimpinan saya, Pak Nov. Saya enggak mungkin proyek sebesar ini langsung saya minta ke Pak Dirut. Saya sambungkan itu, (perkenalkan diri) Saya Eni, anggota fraksi Golkar diminta Ketua Umjm saya untuk sampaikan beberapa hal terkait dengan PLTU kepada bapak," kata Eni menirukan pernyataannya kepada Sofyan.

"Tanggapannya (Sofyan Basir) saat itu?" Tanya jaksa.

"Oh saya pernah ketemu dengan Pak Nov kayaknya juga Pak Nov sepertinya sudah ketemu dan sudah bicarakan juga tentang PLTU," kata Eni.

Hingga pertemuan antara Sofyan Basir, Johanes Soetrisno Kotjo, dan Eni terjadi di kediaman Setya Novanto. Dalam pertemuan itu, kata Eni, membahas wilayah PLTU yang dimungkinkan masih bisa dikerjakan oleh perusahaan Kotjo.

Saat itu Sofyan menjelaskan, proyek PLTU di wilayah Jawa sudah penuh semua namun untuk garapan proyek PLTU di luar Jawa masih bisa dikerjakan.

"Yang Jawa sudah penuh tapi kalau di luar Jawa dipastikan bisa menurut Pak Sofyan Basir," tukasnya.

Diketahui Johanes Budisutrisno Kotjo didakwa telah memberi suap Rp 4,7 miliar kepada anggota Komisi XI DPR, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham. Uang suap diperuntukkan agar Eni mengarahkan PLN menunjuk Blackgold Natural Resources, perusahaan milik Kotjo, mendapat bagian dari proyek PLTU Riau 1.

Uang diberikan Kotjo kepada Eni sebanyak dua, 18 Desember 2017 dan 14 Maret 2018, dengan masing-masing besaran Rp 2 miliar.

Uang kembali diberikan Kotjo setelah ada permintaan dari Eni untuk kepentingan suaminya mencalonkan diri sebagai Bupati Temenggung. Awalnya, Eni meminta uang Rp 10 miliar, namun ditolak dengan alasan sulitnya kondisi keuangan. Peran Idrus melobi Kotjo berhasil dan memberikan uang kepada Eni untuk keperluan sang suami sebesar Rp 250 juta.

Selanjutnya, Eni kembali menagih komitmen fee yang telah disepakati. Kotjo kembali menggelontorkan Rp 500 juta melalui stafnya.

Atas perbuatannya, Kotjo didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.