Enggan didikte OPM, Menkopolhukam menolak berunding soal 2 WNI

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, menolak bernegosiasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyandera dua warga Indonesia. Menurut dia, pemerintah Indonesia mempercayakan penuh langkah-langkah sedang diambil oleh pemerintah Papua Nugini (PNG) terhadap upaya negosiasi dengan OPM tersebut.

"Kita tidak pernah mau negosiasi kalau masalah itu. Sekali kita negosiasi, nanti kita didikte," kata Luhut di Istana, Jakarta, Rabu (16/9).

Siang tadi, Luhut menunggu kabar mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah PNG. Walaupun telah lewat dua jam, Indonesia masih tetap menunggu PNG.

"Jadi apa namanya, tim negosiasi dari pemerintah PNG, helikopter meninggalkan, tim negosiasi masih melakukan negosiasi dengan kelompok yang menyandera itu, kira-kira 15 menit terbang dari Vanimo, dan kita sepenuhnya sekarang masih menyerahkan penanganan itu pada pemerintah PNG karena pemerintah PNG itu bersahabat dengan kita, dan kemudian prime minister (Perdana Menteri)-nya memberikan perhatian khusus untuk penanganan itu," papar Luhut.

Luhut mengakui memang sampai saat ini 2 WNI disandera OPM belum dibebaskan. Kemungkinan besar pembebasan tidak dilakukan pada hari ini.

Pemerintah Indonesia tidak memberikan batasan waktu kapan 2 WNI disandera OPM itu akan dibebaskan. Kata Luhut, sepenuhnya negosiasi dengan OPM sedang dilakukan oleh PNG.

"Tapi tentu kita berkomunikasi dengan sama mereka (PNG) sambil juga memberikan bantuan-bantuan yang bila diperlukan sama mereka," ucap Luhut.

Adapun alasan Luhut tak mau melakukan lobi dengan OPM karena tidak mau didikte. Jika OPM tetap tak mau membebaskan 2 WNI itu, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan opsi-opsi terburuk.

"Ya nanti kita bicara, kita lihat. Kita semua siap dengan opsi-opsi yang terburuk," tutupnya.