Elite Politik Harus Memberi Contoh Berdemokrasi yang Konstitusional

Merdeka.com - Proses rekapitulasi surat suara Pemilu 2019 hingga kini masih berlangsung. Semua pihak diminta untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk kedua tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres untuk tidak saling mengklaim kemenangan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Rumah Mediasi Indonesia Ridha Saleh.

"Elite politik diharapkan memberikan contoh bagaimana melaksanakan demokrasi yang konstitusional," kata Ridha di Jakarta, Senin (22/4).

Mantan anggota Komnas HAM ini mengatakan, elite politik seyogianya menghargai masyarakat yang sudah memberikan hak pilihnya di Pemilu Legislatif dan Pilpres 17 April lalu.

Ridha membeberkan, data bahwa partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 cukup tinggi, mencapai 80,90 persen. Angka itu melebihi target KPU sebesar 77,5 persen.

"Ini menggambarkan bahwa partisipasi dan kesadaran politik warga negara akan kedaulatan mereka dalam menentukan masa depan bangsa semakin menggembirakan, fakta tersebut tidak bisa diartikan semata-mata karena antusiasme masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden atau, untuk calon legislatif, lebih dari itu harus dilihat bahwa pelaksanaan Pemilu tahun ini jauh lebih demokratis dan tingkat kepercayaan dan harapan rakyat terhadap pemerintah jauh lebih tinggi," jelasnya.

Partisipasi politik rakyat ini, lanjut Ridha, harus diletakkan dalam konteks besar politik Indonesia. Di mana hak pilih bukan semata-mata berarti hak setiap orang untuk memilih calon yang dipilihnya, melainkan arti dari kemuliaan hak pilih itu terletak pada keinginan dan partisipasi politik setiap warga negara sebagai pemangku hak pilih untuk menghormati konstitusi.

"Pada Pemilu kali ini, kita masih melihat kendala teknis dari penyelenggara Pemilu yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu di sejumlah daerah bahkan di luar negeri terjadi insiden hilangnya hak pilih warga negara, karena rumitnya teknis dan baru pertama kalinya kita melaksanakan pemilihan umum secara bersamaan, namun kita juga harus memahami bahwa Pemilu kali ini dipersiapkan dengan niat baik oleh penyelenggara Pemilu," ujar dia.

Karena itu, Ridha berpesan agar semua pihak bersabar karena masih ada dua rangkaian Pemilu yaitu penghitungan dan penetapan pemenang. Bahkan ada kesempatan waktu bagi yang kalah untuk menggunakan hak hukumnya, dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika penyelenggaraan Pemilu dianggap telah terjadi kecurangan yang terorganisir, sistemik dan meluas.

Hal senada disampaikan pengamat politik, Ujang Komarudin. Ujang menyayangkan fenomena saling klaim kemenangan, sebab proses perhitungan masih berlangsung.

"Demokrasi dan kontestasi politik memang mengharuskan kedua kubu yang bersaing untuk memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menunggu hasil perhitungan dari KPU," kata Ujang.

Menurut Ujang, dengan telah usainya Pemilu, semua pihak seharusnya bisa lebih mencairkan suasana. Bukan justru saling klaim kemenangan yang hanya dinilai akan menambah suasana politik makin panas.

Saling Klaim kemenangan di banyak daerah atau provinsi, kata Ujang, tidak akan bermakna apa-apa karena Capres dan Cawapres dengan suara terbanyaklah yang akan menang.

"Menang di banyak daerah itu tidak berarti menang Pilpres, jika tidak mendapatkan suara terbanyak. Mari kita arif dan bijaksana dalam menilai ketentuan perundang-undangan. Jangan menafsirkan sepenggal-sepenggal. Sehingga rakyat tidak mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.

"Pencoblosan sudah berjalan dengan aman, damai dan tertib. Mari jaga kerukunan dan persaudaraan dengan tidak saling mengklaim kemenangan," pungkasnya.