Eks pengurus Gafatar: Kami bukan kelompok teroris, apa salah kami?

Merdeka.com - Mantan pengurus Gafatar Pusat, Wisnu Windhani, mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam kasus pembakaran pemukiman eks Gafatar di Mempawah. Dia merasa pemerintah seperti diam melihat ketidakadilan tersebut terjadi.

"Kami sama sekali tidak mengusik warga, apalagi berbuat anarkis atau pun terorisme. Apa salah kami?" kawa Wisnu Windhani dalam rilis yang dikirimkan ke merdeka.com, Rabu (20/1).

Wisnu mengatakan, semua eks anggota Gafatar ditolak dan diusir oleh masyarakat setempat. Mulai dari Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, hingga Kabupaten Sintang. Di Mempawah bahkan massa membakar pemukiman milik eks Gafatar di Desa Moton pada Selasa (19/1) kemarin. Begitu juga dengan mobil yang digunakan oleh 10 orang mantan pengurus Gafatar untuk memenuhi panggilan Bupati Kabupaten Mempawah, Senin (18/1).

"Kami menyesalkan peristiwa ini. Sebab mantan anggota Gafatar berada di beberapa wilayah di Kalimantan Barat hanya untuk bertani," katanya.

Menurutnya, lebih dari 700 orang eks Gafatar yang bermukim di Mempawah diminta meninggalkan tempat tinggal mereka. Rencananya, mereka akan dipulangkan ke Semarang, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/1). Kejadian serupa juga terjadi di Desa Simbak Jaya, Binjau Hulu, Kabupaten Sintang, dan Desa Sukadana, Kayong Utara, Kabupaten Ketapang. Hampir 1000 mantan pengikut Gafatar dievakuasi dan dipaksa kembali ke daerah asalnya.

"Ini bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia yang berlaku di seluruh dunia. Dalam hak asasi pribadi, setiap orang bebas untuk berpindah tempat tinggal. Begitu pun dengan eks Gafatar yang memilih untuk tinggal dan bercocok tanam di Kalimantan Barat," ungkapnya.

Ribuan eks Gafatar lainnya di Kalimantan Barat sendiri saat ini sudah tidak memiliki dana untuk berpindah tempat tinggal. Tidak hanya itu, pertanian yang selama ini mereka kelola pun harus ditinggalkan begitu saja.