Merdeka.com - Ditangkap dan ditahan dalam kasus korupsi dana operasional kantor, mantan Kajari Wamena I Putu Suarjana ternyata memang dikenal nakal dalam urusan perkara. Seorang sumber jaksa senior di lingkup Kejati NTB mengungkap, Suarjana pernah menjadi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa – NTB tahun 2003.

Ketika itu, Kajari dijabat Adi Togarisman, yang saat ini menjabat sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung. Menurut sumber, Suarjana memang dikenal tak transparan dalam penanganan perkara saat menjadi Kasi Pidum di Sumbawa.

Ia diduga pernah menerima imbalan Rp 5 juta dari perkara pidana umum. Suap itu terungkap setelah keluarga terdakwa heran perkara itu masih terus maju ke pengadilan.

"Pak, bagaimana uang yang saya kasih itu, cukup?" kata sumber yang saat itu menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara tersebut, sesuai pengakuan keluarga terdakwa.

Terheran heran, dia pun menelusuri sendiri hingga berujung ke nama Putu Suarjana. "Saya paksa dia ngaku, tetapi tetap tidak mau. Akhirnya saya angkatin kursi, dia akhirnya ngaku terima uang itu. Malam itu juga, uang itu saya minta dikembalikan," kenangnya, hingga akhirnya perkara itu berlanjut.

"Sekarang dia melakukan lagi di Wamena. Tetapi yang saya tahu, dia gelapkan dana operasional sebesar Rp 3,5 miliar lebih," sambung dia.

Ini dibenarkan Asisten Intelijen Kejati NTB, Sucipto bahwa Suarjana ditangkap dalam kasus penggelapan dana operasional, tetapi enggan dirincikannya.

Namun sesuai direktori putusan Mahkamah Agung (MA), Suarjana melakukan serangkaian upaya penggelapan dana operasional. Dalam menggelapkan dana kantor, Suarjana tidak sendiri, ia dibantu bendaharanya, Firman Rachman yang sudah dieksekusi lebih awal.

Serangkaian perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2012 sampai 2013 dengan membuat skenario untuk menilep anggaran operasional Kejari Wamena Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 3.591.199.000 dan dana operasional Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.942.049.000.

I Putu Suarjana, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wamena dianggap telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 3,1 miliar sesuai hitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Papua.

Atas perbuatannya, terdakwa dipidana sebagaimana diatur Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Riwayat penanganan perkara terdakwa memang cukup panjang. Suarjana cukup gigih melawan.

I Putu Suarjana divonis empat tahun di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jayapura. Terdakwa kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Jayapura menambah hukumannya menjadi enam tahun. Tak puas putusan tersebut, I Putu Suarjana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Apes, MA menambah hukuman menjadi delapan tahun penjara dan diminta uang pengganti sebesar Rp 800 juta dan denda sebesar Rp 1 miliar atau subsider 1 tahun penjara. Namun ketika hendak dieksekusi, terdakwa kabur dan petualangannya berakhir di hotel Crown Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

"Ada atau tidak penetapan tersangka baru, itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kami belum bisa mengonfirmasi hari ini secara resmi terkait dengan hasil pengembangan perkara itu. Tetapi yang pasti tentu saja tim masih berada di lapangan untuk terus melakukan pencarian bukti-bukti yang ada," paparnya.