Eks Anggota Ombudsman Kritisi TWK KPK: Relevansi Pertanyaan Hingga Kompetensi Asesor

Merdeka.com - Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus disorot. Mantan Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, juga ikut memberikan kritik.

Menurutnya, ada tiga masalah dalam proses TWK mulai dari relevansi pertanyaan, materi, hingga kompetensi asesor.

"Satu, masalah relevansi pertanyaan-pertanyaan itu, materi. Kedua, metode. Ketiga, kompetensi asesor," katanya dalam diskusi diskusi virtual dengan tema 'Nasib KPK Setelah TWK', Sabtu (29/5).

Alamsyah menilai pertanyaan yang muncul dalam materi TWK banyak yang terlalu dipaksakan. Padahal belum tentu relevan dengan kondisi saat ini.

"Saya enggak yakin 5 tahun lalu ada pertanyaan tentang FPI ini kan baru dekat-dekat," ungkapnya.

Dia juga menyampaikan pertanyaan untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) selalu penyelenggara. Seperti apa metode yang digunakan untuk mem-profiling ribuan pegawai KPK, karena dirasakannya sangat tidak adil.

"Apakah semua harus diperlakukan sama? Tidak. Ada yang didatangi aparat tertentu, dicek rumahnya. Apakah 1.000 orang dicek? Tidak mungkin. Ini kan sudah jadi pertanyaan tentang metode, valid atau enggak, bias kepentingan atau enggak," bebernya.

Alamsyah juga mempertanyakan independensi asesor yang ditunjuk BKN. Sebab dia menilai, hal tersebut sudah melanggar etika.

"Asesor tidak memenuhi ketentuan, melanggar etik tertentu, berarti maladministrasi. Kalau materi tidak standar sama juga maladministrasi," ungkapnya.