Merdeka.com - Eksistensi kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di timur tengah rupanya juga merembet ke Tanah Air. Beberapa waktu lalu, bahkan warga negara Indonesia diduga hilang dan bergabung dengan ISIS setelah melakukan perjalanan ke Turki.

Tak cuma WNI yang hilang, 12 lainnya juga dipulangkan ke Indonesia oleh pemerintahan Turki. Perjalanan mereka ke Turki belakangan diketahui untuk menemui seorang pria yang sudah lebih dulu bergabung dengan ISIS.

Jelas kejadian itu bak sebuah ancaman serius buat pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah tegas menyatakan perang dengan ISIS.

Sebagai langkah awal, pemerintah bersama BNPT akan menutup segala konten yang dianggap menyebarkan paham yang menyimpang utamanya soal jihad. Senin kemarin, akhirnya 19 situs Islam resmi ditutup.

Juru bicara BNPT Irfan Idris mengatakan pemblokiran situs radikal kepada Kemenkominfo sudah dilakukan analisa dan investigasi.

"Ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Takfiri (mengkafirkan orang lain), mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung ISIS. Serta memaknai jihad terbatas," kata Irfan Idris.

Keputusan pemerintah mendatangkan berbagai reaksi. Utamanya dari pemilik situs Islam itu sendiri.

"Kami ingin tertawa melihat realitas ini. BNPT mewakili pemerintah menggampangkan masalah dan setelah itu minta maaf," kata Pemimpin redaksi AQL Islamiccenter.com, Agus Soelarto.

Soal polemik ini, pengamat intelijen Wawan Purwanto menilai sebenarnya pro kontra hal wajar. Tapi memang, kata dia, harusnya sebelum pemblokiran dilakukan lebih baik dikomunikasikan lebih dulu.

"Ya memang sebaiknya mereka diajak bicara dan ditanya ini arahnya mereka mau ke mana. Kalau kemudian ada perbedaan pandangan, ya semestinya apa yang mereka ungkap bisa jadi alasan membuat alasan untuk seperti itu (melakukan penutupan) pemerintah juga sampaikan alasan kenapa ingin seperti ini," katanya kepada merdeka.com, Rabu (1/4).

Dia setuju bila yang jelas mengarah pada radikalisme ditutup. Tapi tetap, pemikiran antar dua belah pihak disinkronkan lebih dulu.

"Insya Allah dengan tukar pikiran ada komunikasi yang baik dan mencapai kesepahaman," jelasnya.

"Sehingga kalau ini macem-macem namanya, tidak pasti ini radikal juga makanya diperiksa satu per satu," tambah Wawan.

Dia pun tak menilai sikap pemerintah dalam hal ini terburu-buru. Sebab, kajian ini sudah lama dilakukan.

"Saya rasa ini tidak gegabah, dialog sering dilakukan sebelumnya. Tapi memang ke depan perlu ada aturan supaya ada kesepahaman mana yang boleh dilakukan dan dihindari dan penggunaan bahasa agar tidak menimbulkan tensi, ini kan sensitif karena menyangkut keyakinan dan sara," pungkasnya.