e-KTP proyek pemerintah SBY, Puan mengaku tak ikut bahas karena oposisi

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani membantah segala tudingan terdakwa kasus dugaan korupsi Setya Novanto soal penerimaan uang USD 500.000. Puan mengaku tidak pernah membahas megaproyek e-KTP saat masih menjadi ketua fraksi PDIP.

"Saya enggak pernah membahas. Berkaitan dengan itu waktu itu fraksi PDIP sebagai perpanjangan tangan partai merupaka satu-satunya fraksi di luar pemerintah ini," kata Puan di Kantor Menko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (23/3).

Dia menjelaskan proyek e-KTP adalah kebijakan pemerintah pada masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan PDIP saat itu merupakan partai oposisi.

"Ini betul-betul suatu kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah pada saat itu. Jadi kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di dpr tentu saja ada tapi saya enggak pernah ikut berbicara tentang masalah e-KTP," kata Puan.

Diketahui sebelumnya, nama Puan disebut oleh terdakwa Setya Novanto saat pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Kemarin. Novanto juga mengakui adanya realisasi pemberian uang ke sejumlah pihak, termasuk Komisi II DPR dan Ketua Fraksi.

Adanya realisasi tersebut diketahui Novanto dari Made Oka saat berkunjung ke kediamannya bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Saat itu, Made mengatakan jatah untuk orang-orang di DPR telah dieksekusi. Uang korupsi tersalur melalui Andi dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.

"Untuk Komisi II, Pak Chairuman sejumlah USD 500.000 dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng USD 500.000, Tamsil Linrung USD 500.000, Olly Dondokambey USD 500.000, di antaranya melalui Irvanto," ujarnya merinci.

"Ada juga ke Pramono Anung dan Puan Maharani USD 500.000," imbuhnya.