Dubes AS: Kantor Syahrir direlokasi agar mudah dilihat

Merdeka.com - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel mengatakan pemindahan bekas kantor Perdana Menteri pertama Indonesia, Sutan Syahrir, dilakukan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yang ingin melihatnya.

"Gedung bersejarah itu adalah simbol hubungan persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia, maka dari itu kami memindahkannya ke bagian depan agar masyarakat yang melewati kantor kedutaan AS dapat menyaksikannya," kata Marciel kepada pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan sejak pertama AS membuka kantor perwakilannya di Indonesia, bangunan bersejarah itu tidak dapat disaksikan oleh masyarakat, kecuali mereka yang datang ke kedubes untuk mengurus visa.

Sejak Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada 1949, tambahnya, tempat tersebut dipakai sebagai kantor Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.

"Setiap kedutaan besar pasti tidak terbuka untuk publik. Oleh karena itu, yang ingin kami lakukan adalah untuk membuat situs bersejarah tersebut menjadi terbuka bagi masyarakat," katanya.

Kantor perdana menteri pertama Indonesia itu saat ini digunakan oleh staf kedutaan untuk bekerja. Bentuk bangunan bersejarah itu tidak berubah, hanya sejumlah pintu masuk sudah digantikan dengan pintu baja demi alasan keamanan kantor perwakilan negeri Paman Sam itu.

Di dekat pintu masuk utama bangunan itu terdapat pelat tulisan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan saksi penting sejarah pengakuan Amerika Serikat terhadap kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Marciel mengatakan bekas kantor Syahrir itu akan dipindahkan ke bagian depan komplek kedutaan agar mudah dilihat dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Setelah proses pembangunan tersebut selesai, katanya, bangunan itu tidak akan digunakan sebagai kantor untuk kegiatan kedutaan.

Rencananya, pada 17 Juli akan diumumkan pemenang tender perusahaan kontraktor yang akan membangun kedubes tersebut. Setelahnya, proses pembangunan yang melibatkan sekitar 5.000 pekerja Indonesia itu akan dimulai pada Desember dan diharapkan selesai pada 2017. (mdk/tts)