Dua Tahun Tanpa APBD, Pemkab dan DPRD Jember Akhirnya Sahkan APBD 2021 Rp4,4 Triliun

Merdeka.com - Jember akhirnya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebagai hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif. Raperda APBD 2021 itu disahkan menjadi Perda APBD 2021 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Jember hingga Senin (5/4) pukul 23.00 WIB. Sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut, APBD Jember hanya dalam bentuk Perkada atau sepihak ditentukan oleh bupati.

“Akhirnya kita bisa memiliki APBD. Ini tidak lepas dari kesungguhan teman-teman DPRD untuk membahasnya bersama. Kami sangat apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Jember,” kata Bupati Jember, Hendy Siswanto, Selasa (6/4).

Dia berharap, APBD 2021 ini bisa kembali memutar roda perekonomian Jember yang lesu selama beberapa waktu terakhir. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah pembenahan infrastruktur.

“Anggaran ini memang fokus pada infrastruktur. Tetapi hanya di jalan dan jembatan sehingga belum mengcover secara keseluruhan. Ada pekerjaan infrastruktur pengairan dan pertanian. Kita punya DAM (saluran air pertanian) yang masih butuh perbaikan, insyaallah tahun depan akan kita sempurnakan,” ujarnya.

APBD Jember 2021 dibahas bersama DPRD hanya dalam waktu sekitar satu minggu. Hendy menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) ke DPRD Jember pada Senin (29/3) pekan lalu.

Penyerahan dokumen itu menandai dimulainya pembahasan bersama antara DPRD Jember dengan jajaran Pemkab. Sejak itu, selama sepakan, rapat-rapat di DPRD digelar hingga larut malam, bersama jajaran eksekutif untuk menyelesaikan target pengesahan APBD Jember 2021.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi meminta, agar semangat kerja lembur diteruskan hingga pembelanjaan. Hal ini karena kondisi Jember yang berbeda dengan daerah sekitarnya, yaitu belanja APBD baru dimulai pada bulan April, bukan Januari.

“Saya mengerti betul, waktu input anggaran kemarin, pegawai Pemkab bekerja keras selama 36 jam non stop Saya ingin semangat itu dipertahankan, akselerasi dari bulan April sampai Desember itu berat,” terangnya.

Dia mengingatkan, pejabat Pemkab Jember yang tidak bisa bekerja cepat bisa segera diganti. Sebab, seluruh pejabat Pemkab Jember saat ini berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt).

“Saya minta kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan camat agar semangat menyusun APBD ini tetap dipertahankan dalam realisasi anggaran. Jadi siap-siap saja, pejabat yang tidak bisa bekerja, tiga bulan ini bisa diganti,” tutup politikus PKB ini.