Dua anggota DPRD Banten yang ditangkap KPK dari Golkar dan PDIP
Merdeka.com - Dalam operasi tangkap tangan kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang. Semuanya berstatus terperiksa. Penangkapan ini diduga terkait rencana pembangunan Bank Banten.
Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyebut ada dua anggota DPRD Banten yang diciduk KPK. Mereka berinisial SMH dan TST. Namun Johan tidak menyebutkan jabatan serta asal partai keduanya.
Dari penelusuran dan sumber merdeka.com, SMH diduga Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono. Dia berasal dari fraksi Partai Golkar. Sementara TST disebut-sebut Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tri Satriya Santosa. Dia diketahui sebagai anggota Komisi III yang membidangi Keuangan dan Aset DPRD Banten.
Sedangkan satu nama yang juga menarik perhatian adalah Direktur Utama BUMD Banten berinisial RT. Diduga, RT yang dimaksud adalah Ricky Tampinongkol yang merupakan bos PT Banten Global Development (BGD).
"Pimpinan perusahaan itu adalah RT, dirut perusahaan daerah di banten, inisialnya perusahaannya BGD," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/12).
Sebelumnya, Johan Budi membeberkan kronologi operasi tangkap tangan terhadap anggota DPRD Banten dan satu orang direktur utama perusahaan daerah atau BUMD Banten. Johan menuturkan, operasi tangkap tangan pertama dilakukan pukul 12.30 WIB di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang.
"Ada tiga orang yang hendak melakukan transaksi. Terjadi serah terima uang dolar Amerika dan rupiah," katanya.
Tiga orang yang ditangkap antara lain dua orang anggota DPRD dan seorang dirut perusahaan properti. Tiga orang itu langsung digiring ke markas KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Tak berselang lama, sekitar pukul 15.30 WIB, KPK membawa dua orang lagi yang diciduk dari sebuah perusahaan di banten. KPK juga menangkap tiga orang sopir.
"Jadi total status terperiksa melakukan dugaan tindak pidana korupsi delapan orang," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaRano juga sudah siap melepas jabatannya sebagai anggota DPR RI aktif atau terpilih hasil Pemilu 2024 lalu bila maju di Pilgub Banten.
Baca Selengkapnya