Dua anggota DPRD Banten yang ditangkap KPK dari Golkar dan PDIP
Merdeka.com - Dalam operasi tangkap tangan kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang. Semuanya berstatus terperiksa. Penangkapan ini diduga terkait rencana pembangunan Bank Banten.
Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyebut ada dua anggota DPRD Banten yang diciduk KPK. Mereka berinisial SMH dan TST. Namun Johan tidak menyebutkan jabatan serta asal partai keduanya.
Dari penelusuran dan sumber merdeka.com, SMH diduga Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono. Dia berasal dari fraksi Partai Golkar. Sementara TST disebut-sebut Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tri Satriya Santosa. Dia diketahui sebagai anggota Komisi III yang membidangi Keuangan dan Aset DPRD Banten.
Sedangkan satu nama yang juga menarik perhatian adalah Direktur Utama BUMD Banten berinisial RT. Diduga, RT yang dimaksud adalah Ricky Tampinongkol yang merupakan bos PT Banten Global Development (BGD).
"Pimpinan perusahaan itu adalah RT, dirut perusahaan daerah di banten, inisialnya perusahaannya BGD," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/12).
Sebelumnya, Johan Budi membeberkan kronologi operasi tangkap tangan terhadap anggota DPRD Banten dan satu orang direktur utama perusahaan daerah atau BUMD Banten. Johan menuturkan, operasi tangkap tangan pertama dilakukan pukul 12.30 WIB di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang.
"Ada tiga orang yang hendak melakukan transaksi. Terjadi serah terima uang dolar Amerika dan rupiah," katanya.
Tiga orang yang ditangkap antara lain dua orang anggota DPRD dan seorang dirut perusahaan properti. Tiga orang itu langsung digiring ke markas KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Tak berselang lama, sekitar pukul 15.30 WIB, KPK membawa dua orang lagi yang diciduk dari sebuah perusahaan di banten. KPK juga menangkap tiga orang sopir.
"Jadi total status terperiksa melakukan dugaan tindak pidana korupsi delapan orang," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaKetua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya
PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Anak Bupati Rembang Ini Terpilih Jadi Anggota DPRD, Begini Kisah di Baliknya
Bupati Rembang berharap mereka tak hanya bergantung hidup dari gaji sebagai seorang anggota dewan.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca Selengkapnya