Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD Surabaya bentuk Pansus evaluasi kinerja Risma

DPRD Surabaya bentuk Pansus evaluasi kinerja Risma Risma temui OJK. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Jelang berakhirnya masa jabatan Tri Rismaharini (Risma) sebagai Wali Kota Surabaya, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja Risma yang tersusun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Salah satu anggota Pansus yang juga politikus Partai Demokrat M Machmud mengaku puas dengan kinerja Risma selama ini dalam membangun Surabaya. Menurutnya program kerja Risma dianggap tidak ada celah yang perlu dievaluasi.

"Setelah saya baca, kinerja wali kota lebih baik dari pada laporannya. Itu fakta yang terlihat," kata Machmud kepada wartawan usai paripurna pembentukan LKPJ-AMJ di DPRD Surabaya, Selasa (5/5).

Menurutnya, kinerja Risma selama ini sudah menunjukkan adanya perubahan. "Yang bisa dilihat nyata saja, seperti taman, RTH sudah menunjukkan perubahan," lanjut legislator yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 ini.

Pernyataan Machmud ini, bertolak belakang dengan anggota Pansus lainnya, Vinsensius Awey. Politikus Partai NasDem ini mengatakan tidak etis jika Pansus menilai LKPJ akhir masa jabatan Risma dinyatakan sudah selesai. Sebab, tim baru saja dibentuk dan belum dilakukan pembahasan.

"Seharusnya dibahas dulu dan dievaluasi apa saja program yang sudah dilakukan oleh Bu Risma. Setelah itu baru bisa dinyatakan selesai apa belum," tegas Awey.

Awey menegaskan, indikator penilaian terhadap LKPJ akhir masa jabatan baru bisa dilihat setelah dibaca lebih detail dari laporan yang diserahkan kepada legislatif. "Ini kan belum, Pansus baru saja dibentuk kok sudah dinyatakan selesai," ucapnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pandangan DPRD Surabaya terhadap LKPJ-AMJ hanya sebatas mengkritisi. Dewan tidak berhak menolak terhadap apa yang akan dilaporkan oleh wali kota.

LKPJ-AMJ juga sekaligus dijadikan sebagai referensi terhadap kinerja kepala daerah pada periode berikutnya, termasuk evaluasi kinerja wali kota yang saat ini masih menjabat.

Pansus LKPJ beranggotakan 12 anggota DPRD Surabaya, semuanya diambil dari perwakilan tiap fraksi dan dari Komisi C. Pansus diketuai oleh politikus PDIP Saifudin Zuhri. Masa kerja Pansus dimulai sejak dibentuk hingga 15 hari.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Usulkan Tri Rismaharini hingga Azwar Anas Maju Pilgub Jakarta
PDIP Usulkan Tri Rismaharini hingga Azwar Anas Maju Pilgub Jakarta

Pantas memuji kinerja Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Menurutnya, kinerja Risma telah berdampak besar di wilayah itu.

Baca Selengkapnya
Peneliti SMRC Dorong PDIP, NasDem dan PKB Jadi Oposisi
Peneliti SMRC Dorong PDIP, NasDem dan PKB Jadi Oposisi

Dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat

Baca Selengkapnya
Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi

AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terima Hasil Pemilu 2024, NasDem Beri Selamat ke Prabowo-Gibran
Terima Hasil Pemilu 2024, NasDem Beri Selamat ke Prabowo-Gibran

Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih surat terbanyak pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya

Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja
Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja

"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya