DPRD Desak Polisi Bongkar Skandal Dugaan Pelecehan Seksual di Asrama Sekolah di Bali

Merdeka.com - Komisi IV DPRD Bali menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual dialami sejumlah anak di asrama sekolah di Kabupaten Klungkung. DPRD pun memanggil sejumlah pihak diduga mengetahui kasus tersebut.

Mereka dimintai keterangan adalah Siti Sapura alias Ipung aktivis dari Pemerhati Anak dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dan Komunitas Solidaritas Warga Anti Feodofilia (SWAF).

Kedatangan Siti Sapura dan Komunitas Swaf, diminta oleh DPRD Bali Komisi IV untuk memberikan penjelasan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga melibatkan tokoh besar di Bali berinisial IG yang merupakan salah satu pengasuh di Ashram Klungkung Bali.

Di hadapan Anggota DPRD Bali Komisi IV, Ipung berserta beberapa Komunitas Swaf menjelaskan, kronologi kejadian dugaa kasus pelecehan kepada para anak-anak di Ashram Klungkung Bali.

Mulai dari kasus kaburnya 12 anak di tahun 2008 dari Ashram tersebut. Sampai pernyataan IG yang akan berhenti melakukan pelecehan seksual dan berhenti menjadi Guruji di Ashram itu.

I Made Dauh Wijana salah satu anggota DPRD Komisi lV setelah mendengar semua penjelasan tersebut mengatakan, kasus pedofilia sudah sering terjadi tetapi kasusnya belum terselesaikan dengan baik.

"Kasus pedofilia memang harus kita hentikan dan sangat berbahaya bagi generasi kita. Belum lagi penyimpangan pedofilia sangat rentan terhadap penyebaran penyakit HIV dan AIDS. Oleh karena itu, ancaman demikian hebat," ujarnya.

Menurutnya, karena kasus pedofilia ini adalah ancaman yang sangat serius. Maka, dengan segalah strategi harus bisa diungkap walaupun ada beberapa hambatan

"Tidak ada kata lain, harus mengungkap kasus ini. Kalau selama ini, ada hambatan nanti kita akan merubah strategi dan akan berkoordinasi dengan baik," imbuh Wijana.

Wijana juga menyampaikan, bahwa dari penjelasan Ipung dan kawan-kawan Swaf sudah sangat baik. Kemudian, indentitas diduga pelaku sudah mulai terungkap dan nantinya itu akan menjadi entry point.

Selain itu, disisi lain juga perlu adanya edukasi masyarakat untuk mengwaspadai, karena bisa saja lingkungan terdekatnya ada seorang pedofilia.

"Profil-profil orang yang pedofilia harusnya dikenal, karena profil itu menentukan. Oleh karena itu bagi kita tidak ada lain dan kita harus bersama-sama komponen masyarakat. Saya yakin masyarakat pasti setuju untuk mengentikan kasus pedofilia ini. Karena sangat berdampak pada kehidupan generasi kita ke depan," ujarnya.

Menurut Wijana, untuk kasus dugaan pelecehan tersebut sudah seperti Gunung Es yang harus diselesaikan tahap demi tahap. Ia pun berharap kasus tersebut bisa dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

"Nanti kita akan bawa dalam rapat pembahasan, dan bila perlu nanti juga akan mendorong Bapak Gubernur untuk berkoordinasi dengan Polda lebih jauh. Sehingga, nanti strateginya atau powernya lebih kuat, sehingga kasus ini bisa ditindaklanjuti. Paling tidak ada yang terjerat, sehingga nanti ada efek jera dan lainnya," ungkapnya.

Wijana juga akan memanggil pihak Polda Bali, berkaitan dengan kasus ini, untuk melakukan koordinasi. "Kita juga akan berkoordinasi, karena kasusnya berkaitan dengan hukum. Saya yakin dari pihak Polda dengan kinerja yang sangat baik akan merespon dengan sangat baik pula. Tentu, kita akan carikan jadwal dulu," ujarnya.

Wijana juga mengungkapkan, bahwa kasus tersebut dengan segala upaya harus bisa diungkap agar tidak kembali terjadi kasus pedofilia.

"Kita tetap dengan segala upaya. Jadi kasus ini harus terus berkelanjutan sampai aktor atau pelakunya betul-betul terjerat hukum dan ada efek jera. Kemudian nanti, sasaran kasus pedofilia semakin menurun atau tidak ada lagi kasus pedofilia. Karena ini, satu penyimpangan dan sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Saya kira ini akan menjadi atensi bersama," ujarnya.