DPRD Bekasi bakal kembali undang Ahok bahas kisruh TPST Bantargebang

Merdeka.com - Komisi A DPRD Kota Bekasi, menuding Pemerintah DKI Jakarta tidak menguasai materi terkait perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang. Soalnya, hasil rapat dengan Dinas kebersihan selama tiga jam lebih, tidak membuahkan hasil.

"Saya usulkan mengundang kembali Gubernur DKI Jakarta. Tempat pertemuan bisa langsung di lokasi TPST Bantargebang," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi, Sarni Ruminta Sihombing, Rabu (18/11).

Hal ini bukan tanpa alasan, sebab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Komisi A DPRD Kota Bekasi sesuai dengan poin-poin dalam perjanjian kerja sama, tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dinas Kebersihan Jakarta bersikukuh bahwa kewajibannya telah dilaksanakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, bahwa ada kerancuan dalam perjanjian kerjasama. Sehingga, solusinya ialah duduk bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi membedah persoalan yang ada di TPST Bantargebang.

"Ada kewajiban pengelola dalam kontrak, yang dimasukkan ke dalam perjanjian dengan Kota Bekasi. Seharusnya terpisah," katanya.

Sejauh ini, kata dia, tak ada titik temu terkait masalah tersebut. Misalnya, DPRD Kota Bekasi menagih kewajiban Pemprov Jakarta, sementara Pemprov Jakarta menagih ke pengelola, adapun pengelola melemparkan kalau bukan kewajibannya.

Karena itu, kata dia, pihaknya akan duduk bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Menurut dia, duduk bersama tak harus formal, terpenting komunikasi berjalan terus membahasa persoalan TPST Bantargebang.

"Kami komitmen membenahi TPST Bantargebang. Apalagi, kalau sudah dikelola oleh Dinas Kebersihan atau swakelola, kewajiban Jakarta menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya," katanya.